Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia bakal terang benderang alias sudah teraliri listrik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
“Kami sudah bahas di rapat kabinet, in syaa Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya listrik,” ujar Yandri.
Menurutnya, akses listrik menjadi salah satu indikator utama pemerataan pembangunan di desa. Karena itu, Kemendes PDT terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses elektrifikasi, terutama di daerah tertinggal dan terpencil.
Selain fokus pada listrik, Yandri juga menyoroti pentingnya jaringan internet di desa. Ia bilang, pemerintah sudah menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok.
“Kami sudah menandatangani MoU dengan Komdigi untuk memastikan sinyal dan jaringan internet masuk ke desa. Prioritasnya desa-desa wisata, ekspor, dan yang memiliki potensi ekonomi besar,” jelasnya.
Yandri menegaskan, pembangunan desa enggak bisa dilakukan secara sektoral. Ia mendorong sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah supaya infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan bisa dinikmati semua warga desa.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa sejumlah proyek listrik masuk desa sudah mulai diresmikan. Sesuai arahan Presiden, seluruh program listrik desa ditargetkan rampung pada periode 2029–2030.
Program ini mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia. Kementerian ESDM pun menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 untuk memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) ke seluruh pelosok negeri.
“Pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030, karena listrik adalah hak setiap warga negara,” tegas Bahlil.
