Jakarta (KABARIN) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hampir setengah kasus keracunan pangan di Indonesia berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Total kejadian keracunan pangan di Indonesia sampai hari ini ada 441. MBG menyumbang 211 kejadian, atau 48 persen dari kasus tersebut. Ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak, dengan jumlah penerima manfaat yang dirawat inap 636 orang, dan rawat jalan 11.004 orang,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.
Menurutnya, tingginya angka tersebut menunjukkan pentingnya mempercepat proses Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya ini, kata Dadan, perlu dilakukan lewat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS hingga saat ini sebanyak 1.619. Percepatan sertifikasi ini tergantung pada kebijakan pemda di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Untuk memperbaiki tata kelola program MBG, Dadan menegaskan bahwa ada sejumlah aturan yang harus diterapkan di seluruh SPPG. Salah satunya adalah kewajiban menggunakan rapid test untuk mencegah potensi keracunan makanan sejak awal.
“Seluruh SPPG diwajibkan menggunakan alat sterilisasi ompreng atau food tray, serta menggunakan air bersertifikat atau filter air untuk memastikan air bersih dalam proses memasak dan mencuci alat makan,” ucapnya.
Selain itu, setiap SPPG juga diwajibkan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi para penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan dengan benar.
Dadan menambahkan, hingga 11 November 2025, BGN telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat MBG di 14.773 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, BGN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp43,4 triliun atau sekitar 61,23 persen dari total pagu MBG tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun.
