Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruks
Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menegaskan kesiapan besar untuk ikut terlibat dalam upaya pemulihan situasi di Gaza. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut TNI telah menyiapkan hingga 20.000 personel yang nantinya akan bertugas dalam misi kemanusiaan.
"Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat.
Ia menjelaskan langkah besar ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Fokus para personel tersebut nantinya adalah membantu warga yang terdampak perang, mulai dari pelayanan medis hingga pembangunan fasilitas penting bagi masyarakat yang masih bertahan di zona konflik.
"Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik," tambah dia.
Selain pengerahan pasukan, Sjafrie memastikan dukungan rutin juga terus berjalan, termasuk bantuan logistik melalui metode airdrop yang selama ini sudah dilakukan TNI AU. Namun mengenai kapan tepatnya pasukan perdamaian diberangkatkan, ia belum dapat memberi kepastian dan menegaskan bahwa keputusan itu berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap kesiapan ini juga ditegaskan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Ia menyebut TNI pada dasarnya selalu siap menjalankan setiap keputusan pemerintah, terutama terkait komitmen Indonesia dalam misi perdamaian.
"Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI," kata Freddy kepada Antara di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan TNI dalam misi luar negeri merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah. Secara teknis, pasukan TNI disebut telah memiliki kesiapan yang mumpuni, baik untuk operasi militer maupun tugas kemanusiaan.
"Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan," jelas Freddy.
Walaupun berbagai aspek sudah disiapkan, keputusan akhir untuk pengerahan pasukan tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat dan Panglima TNI.
"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," jelas Freddy.
