Jakarta (KABARIN) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan luas mangrove Indonesia 3.455.628 hektare (ha) didasarkan pada Peta Mangrove Nasional 2025 yang ditetapkan pada akhir tahun lalu.
"Pada tanggal 23 Desember 2025, Menteri LH/Kepala BPLH telah menetapkan SK 3438 tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2025. Luas Mangrove pada tahun 2025 adalah 3.455.628 hektar yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia," kata Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Darat KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Puji Iswari menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.
Dia menyoroti bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki kawasan mangrove, kecuali Provinsi Papua Pegunungan.
Dengan keluarnya Peta Mangrove Nasional 2025 yang menetapkan secara resmi terdapat 3.455.628 ha luas mangrove di Indonesia memperlihatkan kenaikan luasan dibandingkan penetapan pada 2024. Dengan berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024 luasan ekosistem tersebut mencapai 3.440.464 ha.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, provinsi dengan wilayah mangrove terluas adalah Papua Selatan dengan luas 622.288 ha, disusul Papua Barat dengan 326.666 ha, Papua Tengah 305.846 ha, Kalimantan Timur 239.805 ha, dan Riau 230.911 ha.
Untuk memastikan pengelolaan dan pelindungan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, maka KLH juga menyusun Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) bekerja sama dengan 38 perguruan tinggi dari beberapa daerah di Indonesia.
Puji menjelaskan bahwa KLM adalah unit perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai/subdaerah aliran sungai tertentu yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai untuk habitat mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi dan mempengaruhinya.
"KLH/BPLH menetapkan 123 KLM melalui SK.3330 tahun 2025 tentang Peta Indikatif Batas Kesatuan Lanskap Mangrove dengan luas total 5.205.361 hektara," katanya.
Pada 2024, penyusunan KLM telah selesai dilaksanakan di empat provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dan pada 2025 dilakukan penyusunan KLM di tujuh provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jambi , Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Papua Barat Daya.
"Tahun 2026, ditargetkan dilakukan penyusunan KLM di 26 provinsi," katanya.
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2026