Pemerintah Akan Evaluasi Penanganan Banjir dari Hulu ke Hilir

Kami juga sekali lagi turut berduka cita kembali terjadi longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menyebabkan jatuh korban. Ini juga bagian dari yang ke depan kita diminta bagaimana mengantisipasi perubahan iklim, perubahan cuaca, termasuk mengedukasi

Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap banjir dan longsor yang kembali melanda kawasan Cisarua, Bandung Barat. Peristiwa ini dinilai menjadi alarm penting untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang makin sering terjadi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Menurutnya, kejadian di Cisarua bukan sekadar bencana alam biasa, tetapi juga peringatan agar penanganan lingkungan dan kebencanaan dilakukan secara lebih serius dan menyeluruh.

“Kami juga sekali lagi turut berduka cita kembali terjadi longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menyebabkan jatuh korban. Ini juga bagian dari yang ke depan kita diminta bagaimana mengantisipasi perubahan iklim, perubahan cuaca, termasuk mengedukasi kepada masyarakat, early warning system dari hulu sampai ke hilir,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pembentukan tim khusus penanganan banjir di Pulau Jawa. Koordinasi lintas kementerian pun sudah mulai berjalan, bahkan beberapa pertemuan awal telah dilakukan secara informal.

Ia menegaskan, pembentukan tim tersebut tidak dimulai dari nol. Pasalnya, sejumlah kementerian sebenarnya sudah memiliki rencana dan desain penanganan banjir masing-masing. Tantangannya kini adalah menyatukan berbagai konsep tersebut agar berjalan searah dan saling melengkapi.

“Di beberapa kementerian itu sudah ada rencana-rencana atau desain-desain untuk mencari penyelesaian secara terintegralistik lah, dari hulu ke hilir,” jelasnya.

Tak hanya berdampak pada permukiman, banjir dan longsor juga ikut mengganggu infrastruktur transportasi. Pemerintah, kata Prasetyo, turut menyoroti gangguan pada jalur kereta api, khususnya di wilayah utara Pulau Jawa.

Ia menyebut ada 16 titik rawan genangan di jalur kereta api yang kerap terendam saat curah hujan tinggi. Kondisi ini jelas berdampak langsung pada mobilitas dan kenyamanan masyarakat.

“Jadi ada 16 titik di utara Jawa jalur kereta api yang setiap curah hujan tinggi, dia akan tergenang dan mengganggu layanan masyarakat kita yang menggunakan transportasi kereta api. Jadi pengin nya ini bisa terintegralistik gitu,” imbuh Prasetyo.

Melalui evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, pemerintah berharap penanganan banjir ke depan bisa lebih efektif, terkoordinasi, dan benar-benar menjawab persoalan yang selama ini berulang setiap musim hujan.