Indonesia dan Inggris Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Lewat MFP 5

Jakarta (KABARIN) - Indonesia dan Inggris kembali memperkuat kerja sama untuk pengelolaan hutan yang lestari dan ramah lingkungan melalui program Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 atau MFP 5 di Jakarta, Senin.

Program ini juga fokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, aksi iklim, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa kemitraan dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Inggris ini sudah berjalan sejak 2000 dan terus beradaptasi dengan kondisi terbaru di lapangan.

“Di mana kemajuan harus dapat dilihat hasilnya, reformasi tata kelola merupakan pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Menhut.

Ia menambahkan Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya global menekan perubahan iklim, karena luas hutan yang besar dan kontribusinya terhadap pengurangan emisi dari sektor Forest and Other Land Use (FOLU).

Pemerintah terus mendorong tata kelola hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional sekaligus komitmen internasional, termasuk target FOLU Net Sink 2030.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, menekankan pentingnya konsistensi dan kredibilitas dalam tata kelola hutan.

“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Inggris tetap berkomitmen karena Indonesia serius melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan,” katanya.

MFP 5 diawasi oleh Programme Steering Committee (PSC) yang terdiri dari perwakilan pemerintah, ahli, dan pemangku kepentingan. PSC memberikan arahan strategis agar program relevan, berbasis data, dan berdampak nyata.

Program ini menyatukan dua pilar kerja utama agar pengelolaan hutan Indonesia semakin kuat, mulai dari kebijakan, pelaksanaan di lapangan, hingga kepercayaan pasar.

MFP5 juga mendukung penguatan institusi nasional dan lokal, transparansi tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas termasuk SVLK+, pengembangan multi usaha kehutanan, perluasan akses pasar, dan memperkuat posisi Indonesia di forum perdagangan dan multilateral.