Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,
Jakarta (KABARIN) - Pemerintah memastikan awal tahun 2026 tetap menjadi periode yang aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 31 Januari 2026, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran.
Perpanjangan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Skema tersebut memberi ruang agar program yang belum sepenuhnya rampung di akhir tahun anggaran tetap dapat dilanjutkan pada awal tahun berikutnya.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat antisipatif, terutama untuk meredam potensi gejolak harga beras setelah pergantian tahun.
“Perpanjangan SPHP ini bertujuan memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan,” ujar Sarwo di Jakarta, Minggu.
RPATA sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang memungkinkan penyelesaian program melewati batas akhir tahun anggaran. Dengan mekanisme ini, SPHP beras tetap menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga secara nasional.
Bapanas menargetkan, setelah masa perpanjangan berakhir, program SPHP beras tahun 2026 dapat mulai berjalan pada 1 Februari 2026. Informasi perpanjangan ini juga telah disampaikan kepada Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga Satgas Pangan Polri, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan optimal.
Dengan kebijakan tersebut, sisa target penyaluran SPHP beras 2025 sebesar sekitar 697,1 ribu ton masih dapat terus dipercepat distribusinya hingga akhir Januari 2026.
Sarwo menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, stabilitas harga beras menjadi prioritas utama pemerintah. Kehadiran SPHP diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan lonjakan harga di tingkat konsumen.
Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan ini semakin diperkuat dengan kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton.
Ketersediaan stok tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur dan berkelanjutan.
Penyaluran SPHP beras tetap dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah, yang selama ini efektif menahan laju kenaikan harga beras.
Sementara itu, untuk pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kemenko Pangan pada 29 Desember 2025, target distribusi SPHP beras 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton.
Tak hanya SPHP, skema RPATA juga diterapkan pada perpanjangan bantuan pangan tahap kedua 2025 berupa beras dan minyak goreng. Hingga 9 Januari 2026, Bulog tercatat telah menyalurkan bantuan kepada 17,58 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi stok beras nasional berada dalam posisi sangat aman. Dengan cadangan yang melimpah, ia menilai tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga beras di luar ketentuan yang berlaku.
Sumber: ANTARA
