Pemerintah Bidik Pembangunan Rusun Subsidi Skala Besar di 2026

Untuk pertama kalinya saya minta ada asosiasi pengembang, sudah ada. Lalu Himbara sudah ada. Lalu sudah ada semacam himpunan atau asosiasi dari penghuni rumah susun dan rumah subsidi supaya kita juga menjadi pemerintah yang adil,

Jakarta (KABARIN) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan ratusan unit rumah susun subsidi sepanjang tahun 2026. Langkah ini disiapkan sebagai upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat perkotaan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri agenda peningkatan sinergi program strategis sektor perumahan di Jakarta.

“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” ujar Maruarar.

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang merampungkan regulasi terkait rusun subsidi agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak merugikan pihak mana pun. Proses penyusunan aturan dilakukan melalui diskusi intensif dengan berbagai pihak.

“Rusun kita matangkan aturan, kita pertemuan terus dengan para pengembang, kemudian juga perbankan, ada juga saya minta dilibatkan calon konsumen untuk memastikan ini berhasil,” kata Ara.

Ia menekankan bahwa kebijakan rusun subsidi dirancang dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat, negara, dan pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah melibatkan banyak unsur agar kebijakan yang lahir benar-benar adil.

“Untuk pertama kalinya saya minta ada asosiasi pengembang, sudah ada. Lalu Himbara sudah ada. Lalu sudah ada semacam himpunan atau asosiasi dari penghuni rumah susun dan rumah subsidi supaya kita juga menjadi pemerintah yang adil,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP berharap keputusan menteri terkait rumah susun subsidi bisa diterbitkan dalam waktu dekat. Aturan tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek teknis, mulai dari skema rumah susun, bunga kredit, hingga jangka waktu pembiayaan.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menilai rusun subsidi dapat menjadi salah satu jawaban atas masalah kekurangan hunian di wilayah perkotaan. BP Tapera juga akan menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta pihak terkait untuk mematangkan skema pembiayaan.

Sejumlah aspek masih terus dikaji, seperti besaran uang muka, tingkat bunga, tenor cicilan, hingga perlindungan bagi konsumen. Semua itu disiapkan agar program rusun subsidi bisa berjalan berkelanjutan dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.