Jakarta (KABARIN) - Dunia kita, hari ini terasa kian gaduh, bukan karena perang kata-kata ideologi, tapi karena benturan kepentingan yang makin terbuka.
Kepentingan energi, pangan, teknologi, dan jalur dagang saling berhimpitan. Di tengah kegaduhan ini, banyak negara merasa waswas, meski tak semua berani mengakuinya.
Jika kita berpaling ke belakang, konflik global di masa lalu tampak lebih sederhana. Saat itu, cuma ada dua blok besar, yaitu blok komunis dan blok antikomunis. Dunia seolah terbagi dua, dengan garis tebal yang jelas. Orang awam pun mudah memahami ihwal siapa kawan dan ihwal siapa lawan.
Di kala itu, istilah Perang Dingin bukan sekadar adu senjata atau unjuk kekuatan militer. Ia adalah pertarungan keyakinan tentang cara mengelola negara dan manusia. Kapitalisme, di satu sisi, melawan komunisme, di sisi lain. Ideologi menjadi bahan bakar utama konflik global di era Perang Dingin.
Dan Indonesia lahir tepat di tengah pertarungan besar itu. Maka, para pendiri bangsa pun sadar, salah pilih posisi bisa berakibat fatal. Karena itulah lahirlah politik luar negeri bebas aktif, yakni tidak memihak blok mana pun, tapi tetap terlibat menjaga perdamaian.
Waktu berjalan, dunia berubah. Uni Soviet runtuh. Perang Dingin pun berakhir. Banyak orang mengira konflik global akan ikut mereda. Kenyataannya tidak demikian. Konflik tetap ada, hanya berganti wajah dan bahasa.
Hal yang kita saksikan sekarang adalah semacam pergeseran besar, dari perang ideologi menuju perang kepentingan, dari debat soal nilai menjadi perebutan sumber daya dan pengaruh. Dunia tidak lagi sibuk bertanya ihwal siapa benar, tapi bertanya ihwal siapa kuat.
Sekadar ilustrasi, perang Ukraina sering dibingkai sebagai konflik Rusia versus Barat. Tapi, jika ditelusuri lebih dalam, ceritanya jauh lebih rumit. Ada soal ekspansi pengaruh, keamanan kawasan, dan kepentingan energi. Aspek ideologi cuma menjadi bungkus luar.
Begitu juga konflik Gaza. Isu kemanusiaan memang nyata dan menyentuh nurani kita semua. Akan tetapi, di baliknya, ada kepentingan geopolitik Timur Tengah yang sudah lama dan berlapis-lapis. Dan setiap aktor membawa agendanya sendiri-sendiri.
Dalam peta baru konflik di masa sekarang ini, pertanyaan antarnegara berubah pula, yaitu bukan lagi "kamu menganut ideologi apa?", melainkan "kamu berada di jalur siapa?".
Itulah fenomena dunia kita yang penuh kepentingan, dewasa ini. Sebuah dunia yang lebih pragmatis, lebih dingin, dan sering kali lebih kejam. Moral tetap disebut dalam pidato-pidato resmi, tapi keputusan selalu diambil lewat kalkulator kepentingan.
Tak heran jika kecemasan global kian meningkat. Ini bukan karena ideologi gagal memberi harapan, melainkan karena kepentingan cenderung sulit dikompromikan. Kepentingan tidak mudah diajak berdamai. Ia hanya tunduk pada kekuatan dan posisi tawar.
Maka, ketika Presiden Prabowo, baru-baru ini, menyampaikan kekhawatiran para pemimpin dunia akan Perang Dunia Ketiga, itu bukan sekadar retorika. Itu mencerminkan kegelisahan nyata di ruang-ruang diplomasi global. Banyak pemimpin merasa dunia telah kehilangan rem darurat. Konflik bisa meledak, kapan saja.
Kerentanan ini kian diperparah oleh keterbatasan sumber daya global. Energi tidak melimpah, seperti dulu, pangan makin tertekan oleh perubahan iklim. Teknologi strategis dikuasai segelintir negara. Persaingan antarnegara pun makin sengit.
Dalam situasi seperti itu, negara-negara besar cenderung bersikap defensif, sekaligus agresif. Mereka memperkuat aliansi militer dan ekonomi. Rantai pasok diamankan, dan akses pasar dibuat lebih ketat melalui aturan, standar, dan perjanjian tertentu. Semua dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional sendiri, agar industri dan perdagangan dalam negeri tetap aman dari pengaruh luar.
Masalahnya, langkah perlindungan satu negara sering dibaca sebagai ancaman oleh negara lain. Dari sinilah spiral ketegangan muncul. Saling curiga tumbuh lebih cepat daripada rasa saling percaya. Dunia pun bergerak di tepi jurang konflik.
Lantas, di mana posisi Indonesia? Fakta menunjukkan, Indonesia bukan negara kecil yang bisa diabaikan, tapi juga bukan kekuatan besar yang bisa memaksakan kehendak. Indonesia berada di kategori negara kelas menengah global. Posisinya strategis, namun rawan pula dengan tekanan.
Di sisi lain, Indonesia juga tidak punya ambisi menjadi polisi dunia, namun kepentingan nasional kita sangat bergantung pada stabilitas global. Perang besar tentu saja akan merugikan negara yang ekonominya terbuka, seperti Indonesia. Artinya, dampak perang tidak pernah berhenti di medan perang.
Harga pangan bisa melonjak, energi bisa semakin mahal, nilai tukar dapat kian tertekan. Investasi bisa menunda masuk. Semua itu, ujungnya dirasakan rakyat kecil. Perang yang jauh akan terasa dekat dampaknya di meja makan kita.
Di titik inilah, politik luar negeri bebas aktif kembali menemukan relevansinya. Ia bukan sebagai warisan sejarah, melainkan sebagai kebutuhan zaman. Dunia yang penuh kepentingan menuntut strategi yang lentur dan cerdas, bukan sikap kaku.
Bebas aktif bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan tidak mengikatkan diri pada satu kepentingan besar, serta tetap aktif memperjuangkan kepentingan sendiri. Ini seni menjaga jarak, tanpa memutus hubungan.
Dahulu, di era perang ideologi, posisi moral sering terasa hitam-putih. Sekarang, di era kepentingan, semuanya abu-abu. Negara harus pandai membaca konteks dan momentum. Diplomasi menjadi seni, bukan sekadar prosedur.
Dalam hal ini, Indonesia perlu berperan sebagai penghubung, bukan pengikut arus kekuatan besar. Ia menjadi jembatan dialog, ketika dunia cenderung saling menutup diri. Peran seperti ini memang tidak selalu populer, tapi penting.
ASEAN adalah contoh nyata terkait peran tersebut. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China, Asia Tenggara berada di titik strategis. Kawasan ini bisa menjadi ajang konflik, atau justru menjadi ruang keseimbangan.
Tanpa ASEAN, Asia Tenggara mudah terpecah. Negara-negara akan berhadapan sendiri-sendiri dengan kekuatan besar. Sebagai negara terbesar di ASEAN, sudah barang tentu, Indonesia memikul beban khusus, bukan untuk mendikte, tapi untuk menenangkan. Bukan untuk memimpin dengan suara keras, tapi dengan keteladanan. Stabilitas kawasan adalah kepentingan langsung Indonesia.
Indonesia tidak harus memilih kubu A atau kubu B, tapi wajib memilih kepentingannya sendiri. Kepentingan rakyat, ketahanan ekonomi, dan persatuan nasional, itu lebih utama.
Filosofi "seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak" mungkin terdengar sederhana dan klise, namun, dalam dunia yang penuh rivalitas, itu adalah strategi bertahan hidup. Semakin banyak kawan, semakin luas ruang gerak kita. Semakin sedikit lawan, semakin kecil risiko terseret konflik.
Persahabatan dalam diplomasi bukan perkara basa-basi. Ia adalah investasi jangka panjang. Saat dunia memanas, jaringan kawan bisa menjadi penyangga. Tanpa itu, kita mudah terisolasi.
Tantangan terbesarnya adalah konsistensi. Dunia bakal terus berubah. Kepentingan akan bergeser. Dan tekanan akan datang silih berganti. Maka, politik luar negeri kita tidak boleh reaktif dan emosional, melainkan harus tenang serta terukur.
Di tengah dunia yang sarat perang kepentingan, bahaya terbesar bagi sebuah negara, bukan cuma konflik terbuka, melainkan kebingungan dalam menentukan sikap. Tatkala arah kepentingan nasional tidak jelas, negara bisa ikut terseret dalam konflik global yang sebenarnya tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyatnya.
Dalam kondisi seperti itu, keputusan politik mudah dipengaruhi oleh tekanan luar, bukan oleh pertimbangan kebutuhan sendiri. Karena itu, negara membutuhkan pegangan arah yang tegas tentang apa yang harus dijaga, sejauh mana harus terlibat, dan kapan harus menolak kepentingan pihak lain.
Maka, kewaspadaan nasional bukan soal paranoia perang semata. Ia juga soal kejernihan membaca peta dunia.
*) Djoko Subinarto adalah kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran