Iran Tolak Negosiasi dengan AS Jika di Bawah Ancaman

Washington (KABARIN) - Iran menegaskan tidak akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) di bawah tekanan atau ancaman, demikian disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Senin (20/4).

Ghalibaf, yang memiliki peran penting dalam proses perundingan, mengkritik keras Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan blokade di Selat Hormuz yang dinilai Iran sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang masih rapuh.

Melalui platform X, ia menyebut Trump berupaya menjadikan ancaman sebagai alat untuk mengubah proses dialog menjadi “meja penyerahan diri” atau sebagai pembenaran untuk perang.

Ia juga menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan opsi militer baru apabila gencatan senjata selama dua pekan yang dimediasi Pakistan berakhir pada pekan ini.

Sebelumnya, Trump pada Minggu (19/4) menyampaikan bahwa delegasi AS akan bertolak ke Islamabad untuk melakukan pembicaraan dengan Iran, meskipun Teheran belum mengonfirmasi keikutsertaannya dan menuntut pencabutan blokade sebagai syarat.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan bahwa AS mempertahankan blokade angkatan laut terhadap kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran sejak pekan lalu. Teheran menilai langkah itu sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata.

Trump juga memperingatkan bahwa AS akan menargetkan infrastruktur Iran jika negara tersebut tidak menerima syarat yang diajukan Washington, yang semakin meningkatkan ketegangan menjelang berakhirnya gencatan senjata pada Selasa malam waktu Washington.

Ketegangan di kawasan turut meningkat setelah Iran sempat membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran pada Jumat, namun kemudian kembali membatasi pergerakan kapal pada Sabtu. Media pemerintah Iran menyebut AS belum memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan.

Sementara itu, Pakistan sebelumnya menjadi tuan rumah pertemuan langsung tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran pada 11–12 April. Pertemuan tersebut menjadi kontak diplomatik pertama sejak kedua negara memutus hubungan pada 1979, namun belum menghasilkan kesepakatan.