Menlu Negara Arab Desak Iran untuk Ganti Rugi Atas Penutupan Selat Hormuz

Istanbul (KABARIN) - Sejumlah menteri luar negeri negara Arab kompak mendesak Iran untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas dampak konflik yang terjadi di kawasan, termasuk penutupan Selat Hormuz.

Desakan ini muncul dalam resolusi yang disepakati dalam pertemuan darurat Liga Arab yang digelar secara virtual pada Selasa (21/4), di bawah kepemimpinan Bahrain.

Dalam resolusi tersebut, Iran disebut memikul "tanggung jawab internasional penuh" atas berbagai serangan yang menyasar sejumlah negara Arab, seperti Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, hingga Irak.

Negara-negara Arab juga menegaskan bahwa Iran wajib memberikan "ganti rugi penuh" atas seluruh kerugian yang timbul, sesuai dengan hukum internasional.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz oleh Iran ikut jadi sorotan keras. Dalam resolusi, langkah tersebut dianggap melanggar hukum internasional serta prinsip kebebasan navigasi. Ancaman penutupan Selat Bab el-Mandeb juga dinilai memperparah situasi.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al Zayani, menilai tindakan Iran berdampak luas, mulai dari terganggunya jalur pelayaran hingga ancaman terhadap pasokan energi, makanan, dan obat-obatan.

Menurutnya, kondisi ini juga berimbas ke perdagangan global dan stabilitas ekonomi dunia. Ia menegaskan Teheran harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari penutupan Selat Hormuz bagi navigasi internasional.

Di sisi lain, Iran sebelumnya juga sempat melayangkan tuntutan serupa. Teheran meminta kompensasi dari sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yordania, dengan tuduhan mereka ikut terlibat dalam konflik melawan Iran.

Ketegangan di kawasan memang sedang memanas dalam beberapa waktu terakhir. Situasi ini dipicu setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran pada 28 Februari. Sebagai balasan, Iran melakukan serangan ke Israel dan negara-negara di kawasan yang dianggap menampung aset milik AS.

Meski begitu, upaya meredakan konflik mulai dilakukan. Pakistan sempat menjadi tuan rumah putaran pertama pembicaraan damai pada 11 April, setelah sebelumnya memediasi gencatan senjata selama dua pekan sejak 8 April.

Dengan adanya perpanjangan gencatan senjata pada Selasa, pembicaraan lanjutan masih terus diupayakan. Namun, di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, tuntutan ganti rugi dari negara-negara Arab ini menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar mereda.