Jakarta (KABARIN) - Para menteri Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AECC) menekankan pentingnya menjaga kelancaran rantai pasok global serta stabilitas jalur perdagangan maritim di tengah meningkatnya gangguan di Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam pertemuan virtual pada 30 April, para menteri ekonomi ASEAN menyatakan keprihatinan atas terganggunya Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi sekitar seperempat ekspor minyak dunia dan LNG.
Kondisi ini dinilai telah memicu tekanan pada sektor energi serta berdampak pada perdagangan, pangan, hingga stabilitas keuangan global.
“Untuk meminimalkan gangguan terhadap arus perdagangan energi, kami menggarisbawahi pentingnya menjaga jalur laut yang aman dan terbuka, memastikan kebebasan navigasi, dan jalur transit kapal dan pesawat yang aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan di selat yang digunakan untuk navigasi internasional, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum 1982 (UNCLOS),” demikian pernyataan bersama AECC dalam laman Keketuaan Filipina untuk ASEAN 2026, Senin (4/5).
Selain itu, para menteri juga menegaskan komitmen untuk mematuhi perjanjian ASEAN, menahan diri dari kebijakan non-tarif yang berpotensi menghambat perdagangan, terutama pada sektor energi, pangan, dan komoditas strategis lainnya.
ASEAN menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah serta memperkuat kerja sama dengan mitra eksternal guna merespons dampak krisis dan memperkuat ketahanan kawasan.
“Kami menugaskan pejabat ekonomi senior dan badan-badan sektoral terkait untuk memantau dan menilai secara cermat perkembangan strategi regional yang komprehensif dan terpadu untuk mengatasi dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah,” demikian pernyataan AECC.
Ketegangan di Selat Hormuz sendiri masih berlanjut sejak pecahnya konflik antara AS, Israel, dan Iran pada akhir Februari, yang menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu titik krisis utama perdagangan global.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026