Pemerintah percepat penyaluran KUR untuk UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatera

waktu baca 2 menit

Besok Senin mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR, agar segera menyalurkan pembiayaan bagi UMKM terdampak bencana)l

Kabupaten Tangerang (KABARIN) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai menyiapkan langkah percepatan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak banjir bandang dan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa proses pemulihan akan dimulai dengan pembahasan intensif bersama bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Targetnya, pelaku UMKM bisa segera mendapatkan akses pembiayaan untuk kembali menjalankan usaha mereka.

“Besok, Senin, kita mulai maraton mengundang bank-bank penyalur KUR agar penyaluran pembiayaan segera bisa dilakukan,” ujar Maman di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu.

Sebelum menyalurkan bantuan, pemerintah memulai tahap awal dengan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi UMKM yang terdampak. Proses ini menjadi fondasi untuk menentukan tingkat kerusakan, kebutuhan mendesak, hingga strategi penanganan yang paling tepat.

“Langkah pertama adalah memetakan secara detail UMKM yang terdampak permanen maupun yang masih bisa dipulihkan. Data ini harus akurat,” tegasnya.

Pemetaan dilakukan berdasarkan zonasi dampak bencana, sehingga pemerintah dapat mengetahui tingkat kelumpuhan usaha—mulai dari yang ringan hingga yang benar-benar tidak bisa beroperasi lagi.

Upaya pemulihan bertahap

Maman menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah harus memastikan fase kedaruratan benar-benar tertangani sebelum masuk pada tahap restrukturisasi dan pemulihan ekonomi daerah.

“Nanti setelah pemetaan selesai baru kita susun langkah tindak lanjut pemulihannya. Kita ingin memastikan proses ini berjalan tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, pemerintah kini masih fokus menangani kebutuhan darurat di wilayah terdampak, termasuk kebutuhan pengungsi, perbaikan akses, dan layanan dasar.

“Kita ingin bahas ini secara komprehensif. Untuk saat ini fokus utama tetap pada penanganan bencana,” ujar Maman.

Bagikan

Mungkin Kamu Suka