Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun
Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya bergerak cepat menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang serta longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Fokus utama diarahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar para pengungsi segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 14 Desember.
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ucap Seskab Teddy.
Instruksi itu disebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian kunjungan langsung Presiden Prabowo ke daerah-daerah terdampak bencana sejak awal Desember 2025. Presiden meninjau lokasi di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Aceh Tenggara, Padang Pariaman Sumatera Barat, hingga sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh serta Langkat Sumatera Utara.
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Presiden juga menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dampak kerusakan akibat bencana. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 30 ribu rumah warga di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan, dan jumlah itu masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan lanjutan.
BNPB mengusulkan agar pembangunan hunian sementara dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” ungkap Suharyanto saat menyampaikan laporan kepada Presiden.
Dari sisi anggaran, BNPB mengajukan dana sebesar Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap. Adapun hunian sementara direncanakan menelan biaya sekitar Rp30 juta per rumah.
Hunian sementara tersebut nantinya dibangun dengan luas sekitar 36 meter persegi dan dilengkapi fasilitas dasar seperti kamar tidur, MCK, serta ruang pendukung lainnya agar pengungsi bisa tinggal dengan lebih aman dan nyaman sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.
