Jakarta (KABARIN) - Kementerian Pariwisata memaparkan berbagai upaya yang disiapkan untuk menekan risiko bencana di kawasan wisata alam agar tetap aman dikunjungi.
Sejumlah panduan telah disusun dan dibagikan, mulai dari materi keselamatan, penanganan bencana, hingga pengaturan arus wisatawan. Dokumen ini dirancang sebagai pegangan bersama demi menjaga keamanan pengunjung sekaligus kelestarian destinasi.
"Pedoman/modul tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta pelaku usaha industri pariwisata," kata Kemenpar kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Selain modul tersebut, pemerintah juga mendorong daerah dan pengelola destinasi untuk serius menerapkan manajemen risiko, terutama di lokasi wisata yang punya potensi bahaya tinggi. Langkah ini mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan risiko destinasi pariwisata yang sudah disiapkan.
Tak hanya itu, Kemenpar turut memperkuat penerapan prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE. Prinsip ini dipadukan dengan panduan kebencanaan dan pengelolaan pengunjung agar wisata tetap nyaman, aman, dan berkelanjutan.
Dalam menangani bencana di wilayah Sumatera, Kemenpar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BNPB, BPBD, serta dinas pariwisata setempat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data hingga 25 Desember 2025 mencatat banjir berdampak pada 53 desa wisata dan 29 daya tarik wisata di Sumatera Utara. Sementara di Sumatera Barat, tercatat 28 desa wisata dan 74 daya tarik wisata terdampak. Untuk Aceh, jumlah pasti lokasi wisata yang terdampak masih belum dapat dipastikan karena situasi di lapangan belum sepenuhnya kondusif.
Saat ini fokus pemerintah masih tertuju pada penanganan darurat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak.
Kemenpar juga menggandeng pelaku usaha pariwisata dan mitra strategis untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Sumatera. Bantuan tersebut meliputi bahan makanan, perlengkapan sanitasi, kebutuhan bayi, perlengkapan umum, pakaian, hingga alat sekolah.
Dukungan turut datang dari civitas akademika Poltekpar Medan yang membantu masyarakat terdampak di wilayah Besilam, Sumatera Utara.
Sementara itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba juga aktif menyalurkan bantuan. Pada 28 November 2025, bantuan berupa beras, gula, telur, dan mi instan diberikan kepada warga terdampak longsor di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara, serta korban banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
"Kemudian pada 4 Desember 2025, BPODT juga menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Kemenpar.
Sumber: ANTARA
