Kabupaten Tangerang (KABARIN) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir setelah genangan meluas dan berdampak ke 24 kecamatan di wilayah tersebut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi data dan luas wilayah terdampak banjir sejak Minggu (11/1).
“Iya, kita akan mengeluarkan status tanggap darurat. Ini dilakukan atas dasar potensi tingginya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan luasan bencana banjir, jadi pemerintah harus mengantisipasi bagaimana terkait dengan hasil perkiraan cuaca dari BMKG,” ujarnya di Tangerang, Rabu.
Menurut Taufik, penetapan status darurat ini bertujuan mempercepat penanganan banjir, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan begitu, dampak bencana diharapkan bisa ditekan semaksimal mungkin.
Langkah tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi warga yang terdampak banjir.
“Nah, kemudian sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai sekarang ini kan ternyata mulai terjadi banjir. Sudah terbukti yang biasanya wilayah itu hanya 20 centimeter ketinggian airnya, sekarang sudah ada perkembangan naik dan meluas,” katanya.
Selama masa tanggap darurat, Pemkab Tangerang akan terus memantau kondisi cuaca dan mewaspadai potensi bencana susulan. Pasalnya, intensitas hujan di sejumlah wilayah masih terbilang tinggi.
BPBD mencatat sekitar 10 ribu kepala keluarga atau sekitar 45 hingga 50 ribu jiwa terdampak banjir di 24 kecamatan.
“Ya, sekitar kurang lebih 50 ribuan jiwa. Kurang lebihnya 50 ribuan penduduk,” ucap Taufik.
Meski banjir meluas, kondisi di beberapa titik dilaporkan mulai berangsur surut. Namun, sejumlah permukiman yang berada di bantaran sungai masih tergenang, terutama akibat limpahan air Sungai Cidurian.
“Yang surut juga banyak juga, berangsur-angsur surut, tapi juga ada yang karena limpahan air Sungai Cidurian gitu, sehingga terdampak ke masyarakat,” ujarnya.
Ketinggian air bervariasi, mulai dari 60 hingga 80 sentimeter, bahkan di titik terparah mencapai dua meter.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Tangerang telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Beberapa upaya yang disiapkan antara lain pembangunan fasilitas pompa air, normalisasi saluran, hingga pembukaan pintu air.
“Khususnya di wilayah Kosambi dan wilayah-wilayah yang lain relatif hampir mirip. Contoh wilayah Kosambi kemungkinan akan ada dibangun saluran air atau juga normalisasi ditambah rumah-rumah mesin pompa,” kata Taufik.
Sumber: ANTARA
