Beijing (KABARIN) - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke China pada 28–31 Januari 2026. Lawatan ini menjadi yang pertama bagi seorang PM Inggris ke Negeri Tirai Bambu sejak 2018, sekaligus menandai babak baru hubungan London–Beijing yang sempat membeku.
“Kunjungan PM Starmer menandai kunjungan pertama perdana menteri Inggris ke China dalam delapan tahun terakhir. Selama kunjungan tersebut, Presiden Xi Jinping, PM Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji akan mengadakan pertemuan secara terpisah dengan PM Starmer,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.
Guo Jiakun menjelaskan, komunikasi antara kedua pemimpin sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Pada Agustus 2024, Presiden Xi Jinping dan Keir Starmer sempat berbincang lewat sambungan telepon. Keduanya juga bertemu langsung di sela KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada November 2024. Pertemuan-pertemuan itu disebut menjadi titik awal membaiknya hubungan China dan Inggris.
Selain Beijing, Starmer juga dijadwalkan mengunjungi Shanghai. Menurut Guo Jiakun, kunjungan ini akan dimanfaatkan untuk bertukar pandangan secara mendalam, baik soal hubungan bilateral maupun isu global yang jadi kepentingan bersama.
“Selain Beijing, PM Starmer juga akan mengunjungi Shanghai. Kunjungan itu akan menjadi momen pertukaran pandangan mendalam tentang hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Guo Jiakun.
Di tengah kondisi global yang penuh gejolak, China menilai hubungan baik dengan Inggris semakin penting. Apalagi, kedua negara sama-sama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
“Setelah menjabat, pemerintah Partai Buruh telah menyatakan keinginan yang jelas untuk mengembangkan hubungan dengan China secara konsisten, jangka panjang, dan strategis, serta secara aktif mempromosikan dialog dan kerja sama antara kedua negara,” ungkap Guo Jiakun.
Ia juga menegaskan kesiapan China memanfaatkan kunjungan ini untuk memperkuat kepercayaan politik dan kerja sama konkret.
“Selain itu untuk memperdalam kerja sama praktis, membuka babak baru pembangunan hubungan China-Inggris yang sehat dan stabil, dan bersama-sama memberikan upaya dan kontribusi yang semestinya untuk perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia,” tegas Guo Jiakun.
Sejak Partai Buruh berkuasa pada 2024, hubungan kedua negara memang mulai mencair. Dalam setahun terakhir, sejumlah pejabat tinggi saling berkunjung. Pada Januari 2025, Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sepakat menghidupkan kembali Dialog Ekonomi dan Keuangan Inggris–China. Nilai kesepakatannya mencapai 600 juta poundsterling atau sekitar 746,5 juta dolar AS, mencakup sektor vaksin, pupuk, wiski, layanan hukum, otomotif, hingga akuntansi.
Tak lama berselang, Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga bertemu langsung dengan Starmer pada 12 Februari 2025. Dengan nilai perdagangan bilateral yang menembus 98,36 miliar dolar AS sepanjang 2024, Inggris dan China kini kembali mengaktifkan berbagai forum tingkat tinggi, mulai dari Pertemuan Perdana Menteri Tahunan, Dialog Ekonomi dan Keuangan, Dialog Strategis, hingga Dialog Antar Masyarakat.
Meski begitu, hubungan kedua negara belum sepenuhnya mulus. Inggris selama ini mengkritik undang-undang keamanan nasional China di Hong Kong yang dinilai membatasi kebebasan sipil. Selain itu, dukungan Beijing terhadap Rusia dalam perang Ukraina serta kekhawatiran soal spionase dan pengaruh ekonomi China—termasuk terhadap perusahaan seperti Huawei Technologies—masih menjadi ganjalan.
Kunjungan Starmer juga berlangsung di tengah tekanan politik di dalam negeri. Partai Buruh menghadapi ujian berat menjelang pemilihan sela pada 26 Februari 2026. Pemerintahan Starmer disorot karena isu tingginya imigrasi, ekonomi yang stagnan, dan krisis biaya hidup yang belum mereda.
Di sisi lain, hubungan Inggris dengan sekutu dekatnya, Amerika Serikat, juga sedang kurang harmonis. Ketegangan dipicu oleh keinginan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland, serta pernyataannya yang meremehkan peran pasukan Inggris dan NATO di Afghanistan—komentar yang oleh Starmer disebut sebagai “penghinaan”.
Menariknya, Starmer datang ke Beijing hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga berkunjung ke China. Pemerintah Inggris sendiri baru-baru ini menyetujui pembangunan kedutaan besar baru China di Royal Mint Court, dekat Menara London. Proyek ini sempat lama tertunda karena kekhawatiran soal keamanan dan potensi penyadapan data, mengingat lokasinya dekat dengan pusat keuangan City of London.
China membeli lahan tersebut pada 2018 dengan nilai 255 juta poundsterling. Namun, izin pembangunan berkali-kali ditolak karena desain kompleks kedutaan mencakup sekitar 200 ruang bawah tanah serta pemasangan kabel serat optik di bawah area proyek.
Dalam kunjungannya kali ini, Starmer membawa sekitar 60 pimpinan perusahaan, universitas, dan lembaga budaya. Meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China (mitra dagang terbesar ketiga Inggris) diperkirakan menjadi agenda utama.
Meski begitu, masih belum jelas apakah Starmer akan mengangkat isu-isu sensitif, seperti kasus mantan taipan media Hong Kong Jimmy Lai Chee-ying, kondisi Xinjiang, perang Ukraina, hingga peran perusahaan-perusahaan China seperti Huawei Technologies.
Sumber: ANTARA
