Hamilton, Kanada (KABARIN) - Ketegangan diplomatik kembali memanas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amerika Serikat menuduh Rusia dan China sengaja menghambat kerja badan PBB yang bertugas mengawasi sanksi terhadap Iran.
Utusan Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, pada Kamis (12/3) menyampaikan tudingan tersebut dalam pertemuan Dewan Keamanan terkait Komite Sanksi 1737, yang bertugas memantau penerapan sanksi internasional terhadap Iran.
Waltz menilai kedua negara tersebut berusaha melindungi Teheran dari pengawasan internasional dengan menghalangi jalannya komite tersebut.
Menuntut diakhirinya "sikap pura-pura khawatir yang konon ada dalam proses tersebut," Waltz mengatakan kepada Dewan Keamanan selama pertemuan wajib Komite Sanksi 1737 bahwa 'kenyataannya adalah Rusia dan China tidak menginginkan komite ini karena akan terus melindungi mitra mereka, Iran."
Komite 1737 sendiri dibentuk pada Desember 2006 untuk mengawasi sanksi yang dijatuhkan kepada Iran terkait program nuklirnya. Sesuai aturan, komite tersebut wajib melaporkan kegiatannya kepada Dewan Keamanan setiap 90 hari.
Namun, pertemuan kali ini langsung diwarnai perdebatan. Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, membuka sesi dengan mendesak diadakannya pemungutan suara prosedural untuk menolak pertemuan tersebut.
Nebenzia juga menyoroti langkah negara-negara Eropa yang dikenal sebagai E3, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Ia berpendapat bahwa ketiga negara tersebut tidak memiliki hak untuk mengaktifkan kembali mekanisme “snapback”, yaitu mekanisme untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
Selain itu, ia juga mengkritik Amerika Serikat yang sebelumnya menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.
Di sisi lain, utusan China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan dukungan terhadap langkah Rusia tersebut. Ia menilai pengaktifan mekanisme snapback oleh E3 memiliki masalah secara prosedural maupun hukum.
Sebagai latar belakang, pada 28 Agustus 2025 E3 mengumumkan aktivasi mekanisme snapback untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran. Langkah itu diambil setelah mereka menuduh Teheran tidak mematuhi kesepakatan nuklir 2015, terlebih setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018.
Isu program nuklir Iran sendiri sudah lama menjadi sumber ketegangan internasional. Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun Teheran menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan penggunaan sipil.
Menanggapi kritik dari Rusia dan China, Waltz menolak tuduhan tersebut. Ia menilai langkah yang dilakukan kedua negara itu justru merupakan bentuk penghalangan yang tidak berdasar.
Waltz mengatakan bahwa langkah "penghalangan" itu "didasarkan pada penafsiran ulang peristiwa yang tidak jujur dan tidak berdasar," dan Rusia dan China telah mempertahankan hubungan perdagangan militer dengan Iran yang melanggar resolusi PBB.
"Mengingat hal itu, Amerika Serikat akan terus berupaya untuk memastikan Iran tidak lagi dapat menyandera dunia dengan program rudal, drone, dan tentu saja bukan program nuklirnya," kata Waltz kepada Dewan.
Pernyataan tersebut langsung dibalas oleh Rusia. Nebenzia menuding Amerika Serikat justru melanggar hukum internasional.
"Federasi Rusia tidak melihat alasan untuk mengaktifkan kembali komite Dewan Keamanan 1737," katanya.
"Kami sangat menyesalkan bahwa delegasi Barat bersikeras untuk mencoba melegalkan klaim mereka," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Rusia dan China telah berupaya menghindari situasi hukum dan prosedural yang rumit selama perdebatan terkait mekanisme snapback berlangsung.
Menurut Nebenzia, Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum untuk kembali mengangkat isu pengaktifan sanksi tersebut.
Nebenzia berpendapat bahwa AS "tidak memiliki dasar hukum untuk mengangkat isu pengaktifan kembali resolusi anti-Iran Dewan Keamanan dan pemulihan komite 1737."
Sementara itu, utusan China Fu Cong memilih tidak memberikan komentar langsung terkait komite tersebut. Namun ia menyinggung situasi keamanan yang lebih luas di Timur Tengah.
"Amerika Serikat dan Israel harus segera menghentikan operasi militer mereka, menahan diri dari menyerang fasilitas nuklir Iran di bawah pengawasan IAEA (Badan Energi Atom Internasional), menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut dan mencegah konflik menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah," katanya.
Fu juga mengajak Dewan Keamanan untuk membantu meredakan ketegangan dengan membangun kembali kepercayaan di antara pihak-pihak yang berselisih.
Dengan menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk "membantu para pihak membangun kepercayaan, jembatani perbedaan," Fu mendesak pula agar "negara tertentu" untuk "berhenti memanipulasi Dewan untuk tujuan politik."
Sumber: ANAD
