Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,
Jakarta (KABARIN) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa hingga saat ini anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 belum mengalami perubahan. Nilai anggarannya masih dipertahankan sebesar Rp335 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Dadan ketika menanggapi pertanyaan wartawan terkait wacana penyesuaian anggaran yang sebelumnya disinggung oleh Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di Jakarta pada Senin.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan sejumlah kementerian lebih menitikberatkan pada penyelarasan kebijakan anggaran untuk menghadapi dinamika yang sedang berkembang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) serta beberapa kementerian lain.
Menurut Dadan, kemungkinan penyesuaian anggaran masih sebatas pembahasan dan belum ada keputusan resmi. Opsi yang dibicarakan terutama berkaitan dengan pos belanja yang tidak langsung terkait penyediaan makanan bagi penerima program.
Ia menambahkan bahwa sekitar 93 persen anggaran program gizi nasional memang diarahkan langsung untuk bantuan makan bergizi yang disalurkan ke berbagai daerah melalui satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, setelah rapat koordinasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih ada peluang untuk melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program MBG.
“MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar dia.
Menurut Purbaya, program tersebut tetap penting karena menyasar masyarakat yang membutuhkan. Namun ia menilai pelaksanaannya masih bisa dibuat lebih efektif tanpa harus sepenuhnya menggunakan seluruh anggaran yang telah dialokasikan.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar defisit APBN 2026 tetap berada di bawah batas tiga persen.
Salah satu fokus efisiensi adalah pada pos Anggaran Biaya Tambahan di masing masing kementerian dan lembaga yang dinilai berpotensi membuat anggaran membengkak.
Data hingga 9 Maret 2026 menunjukkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total anggaran yang disiapkan.
Program ini tercatat telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima dengan dukungan lebih dari 25 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbesar mencapai sekitar 35,47 juta orang. Disusul Sumatera dengan sekitar 12,63 juta penerima serta Kalimantan sebanyak 2,63 juta penerima.
Sumber: ANTARA
