Jakarta (KABARIN) - Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia mengambil peran penting sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Bukan sekadar posisi simbolis, peran ini menjadi kesempatan strategis untuk mendorong pendekatan baru dalam isu hak asasi manusia (HAM)—yang lebih adil, inklusif, dan jauh dari kepentingan politik sempit.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menegaskan sikap tegas: tidak ada ruang untuk standar ganda dalam penegakan HAM.
Menurut Vahd Nabyl A. Mulachela, praktik seperti ini sering muncul dalam bentuk resolusi yang hanya menyasar negara tertentu tanpa keseimbangan.
Padahal, HAM seharusnya:
- Berlaku universal
- Tidak digunakan sebagai alat tekanan politik
- Didorong melalui prinsip keadilan yang sama
Diplomasi yang Lebih Humanis
Alih-alih konfrontasi, Indonesia memilih jalur dialog.
Pendekatan yang diusung berfokus pada:
- Saling menghormati antarnegara
- Kolaborasi untuk perbaikan bersama
- Dukungan terhadap upaya masing-masing negara dalam memperkuat HAM
Indonesia ingin menjadi “jembatan”—bukan hakim.
Peran aktif Indonesia tidak berhenti di tingkat global. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga mendorong penguatan HAM melalui AICHR.
Melalui forum ini, dialog HAM di tingkat regional terus diperluas, membuka ruang diskusi yang lebih inklusif antarnegara ASEAN.
Momen Bersejarah untuk Indonesia
Kepemimpinan Indonesia dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB (23 Februari – 31 Maret 2026) menjadi tonggak penting.
Ini adalah pertama kalinya Indonesia memimpin sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.
Tema yang diusung, “Presidensi untuk Semua”, bukan sekadar slogan—melainkan visi untuk:
- Menyatukan perbedaan
- Mengedepankan dialog konstruktif
- Menjadikan kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM
Langkah Indonesia ini menunjukkan bahwa diplomasi modern bukan hanya soal kepentingan negara, tetapi juga tentang nilai.
Tentang bagaimana dunia bisa bergerak bersama menuju sistem HAM yang:
✔ Lebih inklusif
✔ Lebih adil
✔ Dan lebih manusiawi
Sebuah pendekatan yang mungkin tidak instan, tetapi penting untuk masa depan global yang lebih seimbang.
Sumber: ANTARA
