Kemensos Dapat Banyak Catatan dari KPK soal Pengadaan Sekolah Rakyat

waktu baca 2 menit

Banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan dan adil bisa terlaksana

Jakarta (KABARIN) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pihaknya menerima berbagai masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi setelah melakukan konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.

Pertemuan itu dihadiri Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta jajaran Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

“Tadi kami mendapatkan banyak masukan dan catatan,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pembahasan bersama KPK fokus pada proses pengadaan untuk program Sekolah Rakyat. Menurut dia, banyak hal yang perlu diperbaiki agar proses pengadaan berjalan lebih transparan dan tidak membuka celah penyimpangan.

“Banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan dan adil bisa terlaksana,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi sikap terbuka Kemensos yang datang langsung untuk berdiskusi mengenai pengadaan barang dan jasa.

“Dengan demikian, diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” ujar Ibnu.

Meski begitu, KPK menegaskan tetap siap mengambil langkah jika nantinya ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan, terutama yang berkaitan dengan program Sekolah Rakyat.

“Apabila ada suatu penyelewengan, silakan kepada rekan-rekan untuk menyikapi. Kami tetap terbuka,” katanya.

Sebelumnya, Gus Ipul memang sudah berencana menemui pimpinan KPK untuk meminta arahan terkait pengadaan program Sekolah Rakyat. Salah satu hal yang ikut dibahas yakni pengadaan sepatu siswa yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial beberapa waktu terakhir.

Awalnya pertemuan dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei 2026, namun baru terlaksana sehari setelahnya atau pada 8 Mei 2026.

Sumber: ANTARA

Bagikan

Mungkin Kamu Suka