Jakarta (KABARIN) - Indonesia menegaskan komitmennya untuk lebih aktif dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat internasional, hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Senin.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan hal ini dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja sekaligus Ketua Cambodian Human Rights Committee, Keo Remy, di Phnom Penh, Senin.
Menurut Kemlu, komitmen Indonesia akan diwujudkan melalui penyelenggaraan forum tingkat tinggi HAM se-Asia Pasifik yang direncanakan berlangsung pada 2026.
“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” kata Pigai sambil meminta dukungan Kamboja untuk forum tersebut.
Selain itu, Pigai juga berharap dukungan Kamboja terkait pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026. Ia menekankan perhatian besar pemerintah terhadap kondisi WNI di luar negeri dan mendorong kemitraan dengan negara tuan rumah untuk memastikan hak-hak pekerja Indonesia terpenuhi.
“Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja, maupun sebaliknya,” tambah Pigai.
Menanggapi hal itu, Keo Remy menegaskan komitmen Kamboja terhadap perdamaian dan penegakan HAM serta menyambut upaya Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM di kawasan. Kedua negara menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi, termasuk melalui program peningkatan kapasitas SDM di bidang HAM.
Selain itu, pada Jumat (21/11), Kementerian HAM memperkenalkan Satu Data HAM untuk integrasi data yang akan menjadi jendela bagi masyarakat dan pemangku kebijakan melihat kondisi HAM di Indonesia.
Data yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga akan disatukan untuk pengelolaan terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan. Pigai menjelaskan Satu Data HAM dapat diakses publik dan menjadi cerminan pembangunan HAM serta situasi HAM terkini.
