Pajak Makanan di Jepang Bakal Balik Lagi, PM Takaichi Tetap Ngotot

Tokyo (KABARIN) - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi disebut akan tetap memberlakukan kembali pajak atas makanan dan minuman setelah masa penangguhan dua tahun berakhir. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama pada Selasa, di tengah spekulasi bahwa pemerintah bisa saja mengubah kebijakan karena kenaikan pajak dinilai tidak populer di mata pemilih.

Katayama menekankan bahwa penangguhan pajak konsumsi untuk makanan dan minuman memang hanya bersifat sementara. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai jembatan sambil menunggu perancangan dan penerapan sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan.

Ia juga menanggapi kekhawatiran bahwa jika penangguhan diperpanjang lebih dari dua tahun, hal itu bisa memicu masalah baru terkait sumber pendapatan negara dan kesehatan fiskal Jepang.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, dipimpin Takaichi, baru saja meraih kemenangan telak dalam pemilu nasional pada Minggu lalu. Salah satu janji kampanye mereka adalah penangguhan pajak makanan selama dua tahun. LDP menilai kebijakan tersebut tidak akan membutuhkan penerbitan obligasi tambahan untuk menutup defisit anggaran.

Meski begitu, sejumlah ekonom menilai masih belum jelas apakah pemerintah benar-benar akan kembali memberlakukan tarif pajak 8 persen setelah masa penangguhan berakhir. Apalagi, pemilihan anggota Majelis Tinggi dijadwalkan berlangsung pada 2028. Kebijakan kenaikan pajak dikhawatirkan tidak akan diterima dengan baik oleh pemilih, terutama jika mereka masih tertekan oleh upah rendah dan inflasi.

Lebih lanjut, Katayama menjelaskan bahwa sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan diharapkan bisa mengurangi sifat regresif pajak konsumsi. Selama ini, kelompok berpenghasilan rendah cenderung membayar proporsi pajak yang lebih besar dari pendapatannya dibanding kelompok berpenghasilan tinggi.

Lewat sistem ini, para wajib pajak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, bisa menerima manfaat tunai berupa pengembalian dana jika kredit pajak yang mereka miliki melebihi kewajiban pajak.

Katayama menyebut penerapan sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan untuk pertama kalinya di Jepang akan menjadi terobosan. Ia menambahkan, rencana ini akan dibahas bersama usulan pemotongan pajak konsumsi di dewan nasional lintas partai.

Sementara itu, dalam konferensi pers pada Senin, Takaichi mengatakan pemerintahannya akan mempercepat pembahasan soal jadwal dan sumber pendanaan untuk penangguhan pajak konsumsi di dewan nasional, dengan target mencapai kesimpulan sementara pada musim panas.

Saat ini, pajak konsumsi di Jepang masih berlaku sebesar 8 persen untuk pembelian makanan dan minuman, serta 10 persen untuk sebagian besar barang dan jasa lainnya.