Jakarta (KABARIN) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia tetap berkomitmen aktif dalam menangani konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia termasuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik di Myanmar.
Dalam pidatonya pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin, Sugiono menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai konflik global, terutama situasi di Palestina.
“Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Menlu RI, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta.
Ia menekankan pentingnya menghentikan segala bentuk kekerasan di Palestina serta memastikan akses kemanusiaan tersedia penuh, aman, dan tanpa hambatan.
Indonesia juga mendukung tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina berdasarkan solusi dua negara yang telah disepakati secara internasional.
Selain itu, Menlu RI menegaskan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai dasar penghentian konflik di Myanmar.
Sugiono juga menyatakan tekad memperkuat Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan.
Sambil menyampaikan keprihatinan atas konflik dan bencana kemanusiaan, ia menekankan perlunya dialog dengan niat baik dan pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas.
“Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” kata Sugiono.
Sugiono juga menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghargai.
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro sejak badan ini dibentuk pada 2006.
Sidang berlangsung pada 23 Februari – 31 Maret 2026 dan mengangkat isu tematis seperti pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026