PBB Ingatkan Serangan ke Fasilitas Sipil Iran Langgar Hukum Internasional

Jakarta (KABARIN) - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menegaskan bahwa infrastruktur sipil tidak boleh menjadi target dalam konflik bersenjata karena hal tersebut melanggar hukum internasional.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah adanya ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kemungkinan serangan ke fasilitas di Iran.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers di Markas PBB pada Senin 6 April waktu setempat menyampaikan kekhawatiran atas retorika yang berkembang di ruang publik, termasuk media sosial.

“Kami terkejut dengan retorika dalam media sosial tersebut yang mengancam serangan AS ke pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lain jika Iran tak menyetujui kesepakatan apapun,” kata Dujarric, berdasarkan transkrip konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia juga menegaskan bahwa setiap bentuk serangan terhadap fasilitas sipil merupakan pelanggaran hukum internasional yang sangat jelas.

Lebih lanjut, Dujarric menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah menekankan pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur sipil, terutama sektor energi yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

PBB juga mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional melarang serangan terhadap objek sipil, terlebih jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan korban dalam jumlah besar di kalangan warga tidak bersenjata.

Sekjen PBB kembali menekankan agar semua pihak yang terlibat konflik tetap mematuhi aturan internasional dan tidak menjadikan warga sipil sebagai dampak dari eskalasi politik maupun militer.

“Sekali lagi, Sekjen PBB menegaskan saat ini adalah waktunya semua pihak mengakhiri konflik karena tidak ada pilihan lain di luar penyelesaian konflik internasional secara damai,” tutur Dujarric.

Sebelumnya pada 30 Maret, Donald Trump sempat mengeluarkan pernyataan keras yang menyebut kemungkinan penghancuran sejumlah fasilitas vital Iran jika kesepakatan damai tidak tercapai dan jalur strategis seperti Selat Hormuz tidak dibuka kembali.

Kemudian pada Minggu 5 April, ia kembali mengancam akan menyerang infrastruktur seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Di sisi lain, pemerintah Inggris dilaporkan menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya dalam potensi serangan ke fasilitas sipil di Iran sebagaimana diberitakan The i Paper pada Senin.