Istanbul (KABARIN) - Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu dalam dua aksi besar di Metro Manila. Mereka menuntut pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab, terutama setelah dua topan mematikan baru saja menghantam negara tersebut.
Pihak kepolisian menurunkan lebih dari 16 ribu petugas untuk menjaga dua titik utama aksi. Lokasi pertama berada di Taman Rizal Manila, tempat kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo menggelar acara bertajuk “Aksi untuk Transparansi dan Demokrasi yang Lebih Baik.” Titik lainnya berada di Monumen Kekuatan Rakyat EDSA, Kota Quezon, yang menjadi lokasi aksi dari United People’s Initiative.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. disebut terus memantau pergerakan aksi ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dave Gomez. “Ya, presiden memantau hari ini,” katanya kepada wartawan saat ribuan anggota INC memulai protes tiga hari mereka di Manila. Pemerintah Kota Manila mencatat jumlah peserta di Taman Rizal telah mencapai 27 ribu orang hingga pukul 11 pagi waktu setempat.
Sementara itu, aksi di Kota Quezon yang diselenggarakan United People's Initiative digelar untuk menjaga nilai demokrasi dengan menyerukan pemerintahan yang lebih jujur dan terbuka. Sekretaris Jenderal UPI, Rey Valeros, menegaskan bahwa agenda politik tidak diizinkan.
“Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Namun, kami akan mengizinkan mereka, jika mereka hanya berbicara tentang masalah negara kami, seperti korupsi,” ujarnya.
Gelombang protes ini muncul setelah Filipina diterjang Topan Fung wong dan Topan Kalmaegi pada bulan yang sama, dengan korban meninggal setidaknya 259 orang dan ratusan lainnya masih hilang. Dampak kedua topan ini mempengaruhi jutaan warga sehingga semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar pemerintah bekerja lebih transparan.
Sebelumnya pada September, protes besar juga terjadi di berbagai wilayah negara itu. Aksi tersebut bermula dari terungkapnya dugaan penipuan masif di hampir sepuluh ribu proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso.
Para demonstran kembali menegaskan tuntutan mereka, mulai dari akuntabilitas pejabat publik hingga keterbukaan laporan aset dan kesediaan membuka data rekening bank.
