Jakarta (KABARIN) - Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital mulai mendorong penggunaan teknologi rekam wajah dalam proses registrasi kartu seluler. Kebijakan ini dinilai bisa membawa banyak manfaat untuk masyarakat, terutama soal keamanan data pribadi yang makin sering jadi sasaran kejahatan digital.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai teknologi ini dapat memberikan perlindungan ekstra bagi pengguna.
“Yang paling diuntungkan adalah masyarakat. Saat ini, kita tidak tahu apakah data pribadi kita digunakan oleh orang lain,” ujarnya.
Menurut Heru, sistem rekam wajah dapat membuat akses data pelanggan jauh lebih aman. Informasi pribadi hanya bisa dibuka oleh pemilik yang sah sehingga peluang penyalahgunaan identitas bisa ditekan.
“Orang lain tidak akan bisa. Kita tidak tahu apakah data kita bocor atau tidak. Bisa jadi ada pihak lain yang menggunakan data kita,” lanjutnya.
Kebijakan ini juga dianggap sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa memakai fitur face recognition di berbagai aplikasi seperti transportasi online atau layanan keuangan.
Prosesnya juga dinilai simpel karena pengguna hanya perlu menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dan melakukan pemindaian wajah. Jika datanya cocok, verifikasi langsung beres.
Heru mengaku sudah mencoba sistem tersebut.
“Kami sempat melakukan uji coba di salah satu gerai operator seluler. Prosesnya cepat dan mudah,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ekosistem pendukung perlu benar-benar siap sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas. Uji coba terbatas dinilai penting agar pemerintah bisa melihat hambatan di lapangan dan melakukan perbaikan.
“Sebelum diterapkan secara luas, perlu dilakukan uji coba terbatas untuk melihat kendala yang ada, serta evaluasi untuk perbaikan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan data sensitif. Data wajah sebaiknya langsung dihapus setelah proses verifikasi selesai supaya tidak disimpan tanpa kejelasan.
Heru berharap masyarakat dapat memahami manfaat kebijakan ini, selama pemerintah memastikan keamanan, transparansi, dan penerapan yang dilakukan secara bertahap. Edukasi yang jelas juga dibutuhkan agar kebijakan ini bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan kekhawatiran di publik.
