Trump dan para pengambil kebijakan politik serta bisnis di AS tentu tak akan diam jika Venezuela makin masuk dalam pengaruh China yang adalah pesaing terberat AS dalam segala matra hubungan internasional.
Jakarta (KABARIN) - Sejak Presiden James Monroe memaklumatkan politik luar negeri "Amerika untuk Amerika" pada 1823 --bahwa Belahan Bumi Barat (Western Hemisphere) harus steril dari intervensi, pengaruh, dan kepentingan Eropa--, Amerika Serikat (AS) menganggap Benua Amerika adalah "halaman depan" mereka.
Akibatnya, setiap kekuatan luar yang mencoba masuk atau menanamkan pengaruh di "halaman" mereka itu akan dianggap sebagai undangan untuk intervensi dan bahkan invasi AS di benua tersebut.
Western Hemisphere merujuk kepada wilayah sebelah barat Eropa, yang secara geopolitik adalah wilayah yang berada di Benua Amerika, termasuk kepulauan Karibia.
"Doktrin Monroe" diaplikasikan pada tingkat ekstrem pada masa Perang Dingin, untuk mencegah komunisme internasional dan pengaruh Uni Soviet menancap di Benua Amerika, sehingga tidak menjadi ancaman bagi AS di depan hidungnya sendiri.
Pada periode itu, AS melancarkan intervensi di berbagai negara di selatan wilayah mereka tersebut.
Intervensi ini tak hanya dilakukan secara langsung lewat invasi dan serangan militer seperti dilakukan Donald Trump terhadap Nicolas Maduro baru-baru ini di Venezuela, tapi juga secara tidak langsung.
Apa yang terjadi pada Maduro mirip dengan yang menimpa Manuel Noriega di Panama yang diinvasi AS pada 1989, dan Grenada pada 1983.
Namun, ada kalanya invasi itu gagal seperti terjadi pada Invasi Teluk Babi di Kuba pada 1961.
Di luar itu, AS yang sejarahnya berlumuran darah dengan penaklukan asing di berbagai negara di seluruh dunia sejak merangkul Doktrin Monroe pada 1823, lebih sering melancarkan intervensi secara tak langsung, lewat kudeta yang disponsori oleh dinas intelijen mereka, CIA (Central Intelligence Agency).
Di antara yang bisa disebut adalah penggulingan Presiden Salvador Allende di Chile pada 1973, pendongkelan Presiden Jacobo Arbenz di Guatemala pada 1954, dan kudeta terhadap Presiden Joao Goulart di Brazil pada 1964.
Alasannya selalu demi demokrasi atau penegakan hukum, padahal yang muncul setelah para presiden yang dipilih secara demokratis itu digulingkan adalah para diktator lalim seperti Augusto Pinochet yang menggulingkan Allende di Chile pada 1973.
Alasan itu pula yang dipakai AS di berbagai negara di luar benua Amerika, dari Afrika sampai Timur Tengah dan kawasan-kawasan lain di dunia ini.
Padahal alasan sebenarnya AS adalah garansi kepentingan nasional dan penanaman pengaruh mereka, terlebih di benua Amerika, yang sudah dianggap "halaman" mereka, yang harus steril dari aktor-aktor di luar benua Amerika.
Trump sendiri menyatakan serangan ke Venezuela untuk mendongkel Maduro adalah upaya bela diri dalam rangka mencegah ancaman organisasi narkoterorisme (konvergensi antara organisasi kriminal pengedar narkotika dengan organisasi terorisme).
Tapi itu dalih yang hampir sama dipakai George H.W. Bush kala menggulingkan dan menangkap Noriega di Panama pada akhir 1989.
Bedanya, Noriega adalah diktator yang tadinya dipelihara AS lalu kemudian berseberangan dengan AS, sedangkan Maduro merupakan presiden yang terpilih secara demokratis dan konsisten mengambil kebijakan yang independen dari AS seperti dirangkul pendahulunya, Hugo Chavez.
Lantas, apakah serangan AS di Venezuela dan penangkapan Maduro sudah benar menurut hukum internasional? Jawabnya, jelas tidak!
Salah satu konsensus internasional yang dilanggar AS adalah Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB pada Oktober 1945 bahwa sebuah negara dilarang menggunakan kekuatan militernya terhadap negara lain dan harus menghormati kedaulatan negara lain itu.
Tindakan Trump terhadap Maduro sendiri tak ada bedanya dengan aksi Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina, yang di awal invasinya di Ukraina juga berusaha menangkap Presiden Volodymyr Zelenskyy.
Bisa juga petualangan Trump di Venezuela ini adalah upaya menaikkan popularitas Trump dan akhirnya Partai Republik yang menghadapi Pemilu Sela tahun ini.
Indikasi suara Partai Republik akan tergerus pada Pemilu Sela 2026, yang akibatnya bisa membahayakan masa depan pemerintahan Trump, sudah terlihat dari terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York.
Kota New York memang basis Demokrat, tetapi naiknya Mamdani yang muslim dan keturunan imigran adalah pesan bahwa rakyat AS berusaha mengoreksi kebijakan pemerintahan Trump yang dianggap anti imigran, tidak inklusif, dan tidak ramah kepada minoritas.
Namun, lebih banyak lagi kalangan yang menganggap tujuan AS sebenarnya di Venzuela adalah pergantian rezim, mengingat Maduro berusaha menjalin hubungan yang semakin dekat dengan China, Rusia, dan bahkan Iran, yang dianggap benalu dan paria oleh pemerintah AS.
China memang aktif menanamkan pengaruhnya di Amerika Selatan. Menurut Council on Foreign Relations pada Juni 2025, China adalah mitra dagang utama Amerika Selatan. China juga menjadi sumber utama investasi asing langsung (FDI/Foreign Direct Investment) dan sumber dana energi serta infrastruktur di Amerika Selatan.
China bahkan membenamkan modalnya dalam jumlah besar untuk sektor-sektor strategis seperti teknologi ruang angkasa dan militer di Amerika Selatan. Dan tebak? Mitra paling menonjol China dalam bidang ini adalah Venezuela!
Jalan China ke Amerika Selatan semakin rata oleh semakin besar dan luasnya skala pengaruh BRICS.
BRICS adalah organisasi kerja sama ekonomi dan geopolitik yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tetapi kini juga dianggotai Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Argentina segera menyusul menjadi anggota BRICS, sedangkan Maduro pada 2023 sudah mengutarakan niat serius Venezuela bergabung dengan BRICS.
Jadi, alasan mencegah narkoterorisme seperti disampaikan Trump hanya dalih semata.
Seperti presiden-presiden AS sebelumnya, termasuk John F. Kennedy, yang mengancam Uni Soviet kala berusaha menggelarkan senjata nuklir di Kuba pada 1962, Trump tak mau ada pengaruh besar selain AS hadir di benua Amerika.
Apalagi Venezuela menghimpun cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 300 miliar barel. Angka ini mengalahkan cadangan minyak Arab Saudi, Iran, Irak, serta raksasa-raksasa minyak lain, termasuk Rusia dan AS sendiri.
Trump dan para pengambil kebijakan politik serta bisnis di AS tentu tak akan diam jika Venezuela makin masuk dalam pengaruh China yang adalah pesaing terberat AS dalam segala matra hubungan internasional.
Aksi AS di Venezuela juga bisa menjadi pesan untuk rezim-rezim lain di Amerika Latin bahwa mereka bisa "di-maduro-kan" jika berlagak seperti Maduro.
Masalahnya, segampang itukah dunia diancam oleh politik koboi semacam polah Trump itu? Justru dengan cara itu AS malah bisa semakin tidak populer di benuanya sendiri dan akhirnya di seluruh dunia.
Sumber: ANTARA
