Norwegia Pasang Badan Bela Denmark di Tengah Isu AS Minat Kuasai Greenland

waktu baca 2 menit

Oslo (KABARIN) - Pemerintah Norwegia menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan negara setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan keinginan agar AS menguasai Greenland.

Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyebut pernyataan Trump menjadi pengingat bahwa prinsip dasar hubungan internasional tidak boleh diabaikan.

"Fakta bahwa dia (Trump) mengulangi pernyataannya mengingatkan kita betapa pentingnya membela prinsip-prinsip fundamental. Sebuah negara harus menghormati kedaulatan negara lainnya," ujar Eide dalam wawancara dengan televisi Norwegia NRK pada Minggu (4/1).

Eide mengatakan Norwegia sejalan dengan banyak negara Eropa lain yang berdiri di pihak Denmark. Ia menekankan bahwa segala perubahan di dalam Kerajaan Denmark merupakan urusan internal yang hanya bisa ditentukan oleh rakyat Denmark dan Greenland sendiri, tanpa campur tangan pihak luar.

Ia juga meluruskan anggapan yang mengaitkan isu Greenland dengan langkah AS di Venezuela. Menurut Eide, kedua hal tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung karena latar belakang sejarah dan konteksnya sangat berbeda.

Sebelumnya, Trump dalam wawancara via telepon dengan The Atlantic kembali menegaskan pandangannya bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland. Dalam perbincangan yang sama, ia turut menyinggung soal kebijakan AS terhadap Venezuela.

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Ia menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menganeksasi Greenland dan meminta Washington menghentikan ancaman terhadap sekutu dekat serta masyarakat Greenland.

Ketegangan antara AS dan Denmark juga sempat meningkat bulan lalu setelah Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump beberapa kali menunjukkan minatnya untuk mengambil alih wilayah tersebut. Ia bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan penggunaan "paksaan militer atau ekonomi" demi mencapai ambisinya.

Sumber: Xinhua

Bagikan

Mungkin Kamu Suka