Beijing (KABARIN) - China resmi memperketat kontrol ekspor barang yang bisa dipakai untuk sipil maupun militer ke Jepang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengeluarkan pernyataan terkait Taiwan yang dianggap Beijing ikut campur urusan dalam negerinya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning bilang pernyataan Takaichi dianggap melanggar kedaulatan China dan membawa potensi ancaman kekuatan terhadap negaranya. Ia menekankan sikap Tokyo soal Taiwan itu merusak hubungan bilateral dan menjadi alasan bagi China untuk memberlakukan kebijakan ekspor baru yang lebih ketat.
Kementerian Perdagangan China menyebut mulai 6 Januari 2026, semua barang penggunaan ganda yang bisa digunakan untuk sipil sekaligus militer akan dikontrol lebih ketat untuk Jepang. Barang-barang ini mencakup produk, teknologi, dan perangkat lunak yang walaupun untuk sipil, berpotensi mendukung kemampuan militer.
Mao menegaskan kebijakan ini sah dan dilakukan sesuai hukum China serta kewajiban internasional untuk mencegah proliferasi. Ia juga menekankan Jepang sebaiknya introspeksi dan menarik pernyataan Takaichi yang dianggap keliru.
China melarang ekspor barang penggunaan ganda untuk kepentingan militer Jepang atau bagi pihak yang bisa meningkatkan kapasitas militer Jepang. Setiap pihak yang menyalurkan barang tersebut akan bertanggung jawab secara hukum.
Kebijakan baru ini belum menjelaskan detail importir atau jenis barang yang terkena kontrol, sehingga mekanismenya masih akan diumumkan. Ketegangan ini muncul setelah Takaichi memperingatkan kemungkinan aksi militer China terhadap Taiwan bisa mengancam Jepang, dan China sebelumnya sudah menanggapi dengan menunda impor produk laut Jepang dan menahan pertemuan pejabat tinggi.
Sumber: ANTARA
