Moskow (KABARIN) - Di tengah kembali menghangatnya isu geopolitik kawasan Arktik, lima partai politik yang tergabung dalam parlemen Greenland bersuara tegas. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka secara bulat menolak klaim wilayah Amerika Serikat (AS) serta segala wacana yang menyebut kemungkinan Greenland bergabung dengan AS.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh para pemimpin Partai Demokrat, Partai Naleraq, Inuit Ataqatigiit, Siumut, dan Atassut—lima kekuatan utama politik Greenland. Pesannya satu: masa depan Greenland tidak untuk dinegosiasikan oleh pihak luar.
Dalam pernyataan yang dirilis Jumat malam, para pemimpin partai menyoroti apa yang mereka anggap sebagai sikap merendahkan AS terhadap Greenland. Mereka menegaskan identitas dan kedaulatan sebagai nilai yang tidak bisa ditawar.
“Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami ingin menjadi orang Greenland,” tegas mereka dalam pernyataan bersama tersebut.
Lebih dari sekadar penolakan simbolik, para pemimpin partai menekankan bahwa hak menentukan masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri. Tidak ada negara lain—besar atau kecil—yang berhak ikut campur, apalagi menekan.
Pernyataan keras ini muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan komentar kontroversial. Dalam wawancara dengan majalah The Atlantic, Trump menyebut bahwa AS “sangat membutuhkan” Greenland dan mengklaim pulau itu berada dalam kepungan kapal Rusia dan China—klaim yang menuai kritik luas.
Reaksi pun datang dari Denmark. Perdana Menteri Mette Frederiksen secara terbuka meminta Trump menghentikan ancaman terkait kemungkinan aneksasi Greenland, yang hingga kini berstatus sebagai wilayah otonomi Kerajaan Denmark.
Kontroversi semakin memanas setelah Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah peta Greenland bermotif bendera AS dengan keterangan “SOON” di platform X. Unggahan tersebut langsung menuai kecaman.
Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, menegaskan bahwa Kopenhagen mengharapkan penghormatan penuh terhadap keutuhan wilayah Denmark. Senada, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut unggahan tersebut sebagai tindakan yang tidak menghormati Greenland dan rakyatnya.
Sebagai catatan sejarah, Greenland pernah menjadi koloni Denmark hingga 1953. Sejak memperoleh status otonomi pada 2009, Greenland memiliki kewenangan luas dalam mengatur pemerintahan dan kebijakan dalam negeri, meski tetap berada dalam Kerajaan Denmark.
Kini, lewat suara bulat para pemimpin politiknya, Greenland kembali menegaskan pesan penting di panggung global: identitas, kedaulatan, dan masa depan mereka tidak untuk diperebutkan siapa pun.
Sumber: Sputnik_OANA
