Moskow (KABARIN) - Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Greenland, Jeff Landry, melontarkan tudingan keras ke Denmark. Ia menilai Denmark “menduduki kembali” Greenland setelah Perang Dunia II dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan internasional, termasuk protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Sejarah itu penting. AS membela kedaulatan Greenland selama Perang Dunia II ketika Denmark tidak mampu. Setelah perang, Denmark menduduki kembali wilayah itu, mengakali dan mengabaikan protokol PBB,” tulis Landry dalam unggahan di X, Minggu (11/1).
Dalam pernyataannya, Landry juga menekankan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Greenland seharusnya dibangun di atas dasar keramahtamahan dan kerja sama, bukan permusuhan.
Seperti diketahui, pada Desember lalu Presiden AS Donald Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Dalam berbagai kesempatan, Landry kembali menegaskan sikap Washington yang ingin menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari Amerika Serikat.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengaku terkejut dengan klaim Landry tersebut.
Nada serupa disampaikan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen. Keduanya memperingatkan AS agar tidak mencoba melakukan pengambilalihan apa pun dan menuntut agar kedaulatan serta integritas wilayah mereka dihormati.
Sebelumnya, pada 4 Januari, Donald Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa AS “sangat membutuhkan” Greenland. Ia beralasan pulau itu berada dalam posisi strategis dan saat ini “dikepung oleh kapal-kapal Rusia dan China.” Pernyataan itu membuat Frederiksen mendesak Trump untuk berhenti mengancam Greenland dengan rencana aneksasi.
Trump memang sudah berulang kali menyuarakan keinginannya agar Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ia menilai pulau tersebut sangat penting bagi keamanan nasional AS dan pertahanan dunia Barat, terutama dalam menghadapi China dan Rusia. Namun, mantan Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, dengan tegas menolak gagasan itu dan menyatakan Greenland tidak untuk dijual.
Sebagai informasi, Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Meski begitu, sejak 2009 pulau terbesar di dunia itu mendapatkan otonomi luas dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, dengan kewenangan untuk mengatur urusan dalam negeri serta kebijakan domestiknya sendiri.
Sumber: SPU
