Dalam konteks pengembangan ekonomi biru Indonesia, Inggris bisa masuk dengan teknologi dan industri maritimnya. Adapun Indonesia masuk dengan sumber daya dan wilayahnya. Pertemuan dua kepentingan ini bisa produktif, bisa juga problematik.
Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer di London baru-baru ini, meyakini kerja sama bidang maritim antara Indonesia-Inggris menjadi salah satu bagian vital dalam perkembangan perekonomian maritim Indonesia.
Dalam pertemuan dengan PM Inggris itu, Prabowo mengungkap pula bahwa pihaknya telah menemui petinggi Babcock, galangan kapal asal Inggris, yang nantinya akan menjadi mitra Indonesia dalam kerja sama pengadaan 1.000 kapal tangkap ikan untuk nelayan-nelayan Indonesia.
Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan itu cukup menarik, karena jarang laut diletakkan di pusat ekonomi nasional. Pertemuan itu sendiri setidaknya mengingatkan kembali kepada kita ihwal pentingnya pengembangan ekonomi biru.
Bukan cuma ikan
Banyak orang mengira ekonomi biru itu hanya soal menangkap ikan lebih banyak. Padahal ceritanya jauh lebih luas. Ekonomi biru juga ihwal apa yang terjadi setelah ikan diangkat dari laut.
Dengan demikian, ekonomi biru bukan sebatas menangkap ikan, lalu selesai. Cara ikan itu dibersihkan, disimpan, diolah, dan dijual menjadi bagian pula dari aktivitas ekonomi biru.
Ikan yang dijual mentah di pelabuhan harganya rendah, tetapi ikan yang diolah -- difilet, diasap, dibekukan, atau dikemas rapi -- nilainya bisa berlipat. Di sisi lain, penyimpanan yang baik membuat ikan tidak cepat rusak, sehingga nelayan tidak terpaksa menjualnya murah.
Pada saat bersamaan, pemasaran yang rapi membuka akses ke pasar yang lebih luas, dari hotel sampai ekspor. Di situlah nilai tambah tercipta, bukan dari ikannya semata, tetapi juga dari proses yang menyertainya.
Dalam konteks pengembangan ekonomi biru Indonesia, Inggris bisa masuk dengan teknologi dan industri maritimnya. Adapun Indonesia masuk dengan sumber daya dan wilayahnya. Pertemuan dua kepentingan ini bisa produktif, bisa juga problematik. Semua tergantung desain kebijakannya.
Ekonomi biru sendiri menuntut tata kelola yang rapi. Ia bukan hanya menyangkut soal produksi, tapi juga menyangkut distribusi dan pengawasan. Tanpa itu, laut hanya akan jadi ladang baru eksploitasi.
Nelayan sering disebut sebagai penerima manfaat utama ekonomi biru. Tapi, pertanyaannya kemudian adalah: nelayan yang mana? Nelayan kecil atau pemilik kapal besar? Ekonomi biru seharusnya berpihak pada yang paling rentan.
Tak bisa dimungkiri, keberadaan kapal-kapal modern memang meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, efisiensi tanpa batas bisa berbahaya. Ikan bukan produk buatan pabrik, yang bisa dihasilkan dengan instan sesuai jumlah pesanan. Ikan butuh waktu tumbuh, berkembang, dan bermigrasi.
Di titik inilah sains kelautan menjadi fondasi yang tak bisa ditawar. Kuota tangkap, penetapan zona konservasi, hingga pengaturan musim penangkapan bukan sekadar aturan administratif, melainkan mekanisme ilmiah untuk memastikan laut tetap produktif dalam jangka panjang.
Tanpa pijakan sains, ekonomi biru mudah tergelincir menjadi eksploitasi terselubung. Karena itu, ia tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada logika pasar yang cenderung mengejar keuntungan cepat. Negara harus hadir, bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem dan kepentingan ekonomi.
Dalam kerangka itulah kerja sama internasional sangat penting dilakukan. Kolaborasi internasional idealnya diarahkan pada penguatan teknologi dan pengetahuan. Alat tangkap yang lebih selektif dapat mengurangi tangkapan sampingan, sementara mesin yang lebih hemat energi menekan biaya sekaligus emisi.
Teknologi semacam ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan bagian dari tata kelola laut yang bertanggung jawab. Ketika sains, kebijakan negara, dan inovasi teknologi berjalan beriringan, ekonomi biru tak hanya menjanjikan pertumbuhan, tetapi juga ketahanan laut bagi generasi berikutnya.
Transfer pengetahuan dalam konteks ini menjadi sangat krusial. Jika kerja sama hanya berhenti pada impor kapal, Indonesia akan selamanya berada pada posisi pengguna akhir -- membeli, mengoperasikan, lalu menunggu penggantinya dari luar.
Namun, ketika teknologi ikut dikuasai, posisinya berubah. Indonesia tidak hanya mampu mengoperasikan kapal, tetapi juga merancang, memodifikasi, merawat, bahkan memproduksi sendiri.
Artinya, Indonesia bisa naik kelas dari sekadar konsumen teknologi menjadi produsen, dari pasar menjadi pemain, dari ketergantungan menuju kemandirian industri maritim.
Butuh sistem
Laut yang dimiliki Indonesia sangat luas. Ia terlalu luas untuk dikelola dengan pendekatan lama. Kita butuh sistem, bukan hanya niat baik. Ekonomi biru tanpa sistem hanya slogan.
Dan Inggris membawa pengalaman panjang di industri maritim, sementara Indonesia membawa konteks tropis yang unik. Pertemuan keduanya lewat kerjasama sektor maritim bisa saling melengkapi.
Banyak ikan Indonesia bernilai tinggi justru dinikmati negara lain. Kita kebagian kerja beratnya. Pengembangan ekonomi bertujuan untuk membalik pola itu. Bagaimanapun, nilai tambah harus tinggal di dalam negeri.
Kerja sama maritim sudah seharusnya membaca persoalan ini. Kerjasama juga tidak hanya berhenti pada aktivitas kapal di laut, tetapi juga berlanjut hingga aktivitas industri di darat. Pabrik es, cold storage, hingga logistik, itu semua bagian dari ekosistem ekonomi biru.
Di luar sektor perikanan, laut juga menyimpan pula potensi energi dan pariwisata. Kendati demikian, ekonomi biru menolak pendekatan serampangan. Pariwisata yang merusak terumbu karang bukanlah ekonomi biru. Itu eksploitasi berkedok pariwisata.
Oleh sebab itu, negara harus hadir sebagai pengatur, bukan sekadar fasilitator. Jika negara hanya membuka pintu, pasar akan berlari sendiri. Dan biasanya yang tertinggal dan dirugikan adalah lingkungan. Ekonomi biru justru menuntut negara aktif.
Dalam kerja sama internasional, posisi tawar penting. Sebagai negara maritim, Indonesia tidak kekurangan laut. Yang kekurangan justru mitra yang butuh akses dan kerja sama. Dan ini modal diplomasi ekonomi yang sering kita lupakan selama ini.
Laut sekarang ini tidak lagi sekadar sektor pinggiran. Ia masuk ke pusat diplomasi dan ekonomi. Ini hal yang patut diapresiasi.
Pengembangan ekonomi biru memang tidak instan. Hasilnya tidak bisa langsung dipanen. Namun, justru di situ keunggulannya. Ia stabil, tahan krisis, dan berjangka panjang.
Dunia sendiri saat ini sedang terus mencari model ekonomi yang tidak merusak bumi. Laut memberi salah satu jawabannya. Indonesia kebetulan dianugerahi laut nan luas dengan sumber daya melimpah. Tinggal kita mau mengelolanya dengan cara apa.
Kerja sama maritim seharusnya menjadi alat dalam menggapai kesejahteraan dan keberlanjutan. Mitra mana pun bisa datang dan pergi. Namun, laut dan isinya harus tetap milik kita dan mampu kita kelola sepenuhnya guna kemakmuran bangsa.
*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Dapartemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Sumber: ANTARA
