Jakarta (KABARIN) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan mimpi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045 tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan alam. Menurutnya, kunci utama ada pada kualitas manusia yang dibangun sejak sekarang oleh pemerintah daerah.
Tito menilai banyak negara maju justru lahir tanpa sumber daya alam melimpah. Mereka bisa melesat karena serius berinvestasi pada pendidikan dan peningkatan kemampuan warganya.
"Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital. Kita jangan bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi jadi kekuatan ekonomi dunia, tapi syarat mutlaknya adalah rakyat kita harus naik kelas jadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita tinggi," ujarnya di Jakarta.
Ia menyoroti ironi di Indonesia, di mana wilayah kaya tambang dan hasil alam justru sering berkutat dengan kemiskinan. Tito mengingatkan para kepala daerah agar tidak terlena dengan kekayaan bawah tanah, tetapi fokus mengembangkan kualitas masyarakat yang hidup di atasnya.
Menurut Tito, peran negara sangat penting lewat pendekatan ekonomi kerakyatan sesuai amanat UUD 1945. Ia mencontohkan program Sekolah Rakyat dan makan bergizi gratis sebagai langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan sejak usia dini.
Pengalamannya melihat anak-anak di pelosok Papua yang mengalami gizi buruk menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia tidak bisa ditunda.
"Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung, bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini investasi jangka panjang yang harus didukung penuh para bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial," lanjut Tito.
Selain soal manusia, Mendagri juga menyinggung masalah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Ia menilai banyak BUMD masih dikelola asal-asalan karena faktor kedekatan politik, bukan profesionalisme.
Data Kemendagri menunjukkan sekitar 30 persen dari lebih seribu BUMD di Indonesia masih merugi dan justru membebani keuangan daerah.
"Pilih orang profesional mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi daripada APBD habis untuk subsidi operasional tanpa ada deviden bagi daerah," tegasnya.
Tito juga meminta pemerintah daerah tidak mempersulit pelaku usaha kecil dengan pungutan yang tidak perlu. Menurutnya, UMKM butuh ruang tumbuh yang nyaman agar ekonomi daerah ikut bergerak.
"Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak."
Pesan tersebut disampaikan usai penutupan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Batam. Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan berbagai rekomendasi strategis dari ratusan kabupaten, mulai dari optimalisasi Dana Desa hingga perbaikan hubungan pusat dan daerah.
Dalam acara itu juga diresmikan Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah di Batam sebagai etalase peluang investasi kabupaten di Indonesia. Mendagri mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya konkret mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
Sumber: ANTARA
