Jakarta (KABARIN) - Pemerintah memastikan pencairan dana kompensasi untuk rumah warga yang rusak akibat bencana di sejumlah wilayah Sumatera bakal segera dilakukan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut anggaran kompensasi tersebut sudah masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan tinggal disalurkan ke masyarakat terdampak.
Ia memperkirakan dana itu mulai diterima warga pada pekan depan atau paling lambat pekan kedua Februari 2026.
"Dan saya minta kepada Kepala BNPB (Letjen Suharyanto) untuk minggu depan, tolong segera dieksekusi," kata Tito dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah RI yang diterima di Jakarta Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri peresmian hunian sementara Danantara di wilayah terdampak bencana di Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut ia hadir sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dihimpun dari pemerintah daerah, tercatat ada 88.930 rumah di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang mengalami kerusakan akibat bencana. Rumah-rumah itu tersebar di 46 kabupaten dan kota dari total 52 wilayah terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.208 unit masuk kategori rusak ringan, 17.350 unit rusak sedang, dan 24.443 unit rusak berat. Warga dengan rumah rusak ringan akan menerima bantuan Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta.
Untuk rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan dua pilihan bagi warga terdampak. Mereka bisa tinggal di hunian sementara atau menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga setiap bulan hingga rumah tetap selesai dibangun.
"Dan perlu ditanya lagi, nanti rumahnya mau dibangun sendiri atau bersama-sama. Kalau sendiri, BNPB yang mengerjakan. Kalau bersama-sama, Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)," kata Tito.
Selain itu, pemerintah juga mencatat ada 1.750 unit rumah yang hilang karena terseret banjir atau tertimbun longsor. Warga dengan kondisi tersebut akan diperlakukan sama seperti pemilik rumah rusak berat.
Sementara itu, masih ada 5.852 unit rumah yang dilaporkan rusak tanpa rincian tingkat kerusakan. Tito menegaskan data tersebut perlu diverifikasi ulang agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.
"Jumlah kerusakan rumah warga ini tak disebut ringan, sedang, atau beratnya. Ini perlu diulang lagi pendataannya," ujarnya.
Sumber: ANTARA
