Moskow (KABARIN) - Pemerintah Italia menegaskan sikapnya untuk tetap mempertahankan sanksi terhadap minyak dari Rusia. Pernyataan ini disampaikan setelah muncul usulan dari salah satu pejabat pemerintah yang meminta agar pembatasan tersebut dilonggarkan.
Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani menilai kebijakan sanksi terhadap Rusia masih perlu dipertahankan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri sebuah acara publik di Roma.
“Sanksi terhadap Rusia harus tetap dipertahankan,” kata Tajani.
Pernyataan itu muncul setelah Wakil Perdana Menteri lainnya yang juga menjabat sebagai Menteri Infrastruktur dan Transportasi, Matteo Salvini, sebelumnya menyarankan agar Italia dan negara-negara Eropa mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap sanksi minyak Rusia.
Menurut laporan harian La Repubblica, Salvini menyebut Eropa sebaiknya mencari “solusi pragmatis” seperti langkah yang diambil oleh Amerika Serikat.
Tajani kemudian menegaskan bahwa pandangan Salvini tersebut merupakan opini pribadi dan bukan sikap resmi pemerintah.
Beberapa media di Italia menggambarkan perbedaan pandangan antara kedua wakil perdana menteri itu sebagai bentuk perselisihan di dalam kabinet.
Tajani sendiri memimpin partai Forza Italia, sementara Salvini merupakan ketua League. Kedua partai tersebut berada dalam koalisi pemerintahan bersama Brothers of Italy yang dipimpin Perdana Menteri Giorgia Meloni.
Sebelumnya Salvini sempat mengusulkan agar negara-negara Eropa meniru langkah Washington yang melonggarkan sebagian pembatasan terhadap minyak Rusia di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Pada 11 Maret ia bahkan menyebut kebijakan sanksi tersebut sebagai “kebijakan bodoh” ketika situasi jalur laut dan sejumlah selat sedang terganggu.
Sementara itu pemerintah AS saat ini berusaha menekan lonjakan harga minyak global setelah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Washington juga sempat memberi kelonggaran bagi India untuk membeli minyak Rusia yang dimuat ke kapal tanker sebelum 5 Maret. Kebijakan tersebut kemudian diperluas sehingga mencakup minyak mentah dan produk minyak Rusia yang dimuat sejak 12 Maret.
Dengan aturan terbaru itu, transaksi terkait minyak Rusia yang dimuat pada periode tersebut tidak lagi masuk dalam pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah AS.
Sumber: Sputnik_OANA
