Kuala Lumpur (KABARIN) - Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM menolak rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dianggap mengabaikan hak rakyat Palestina.
Presiden ABIM Ahmad Fahmi bin Mohd Samsudin menyatakan keprihatinan atas dokumen yang disebut-sebut rencana perdamaian tersebut. “Meski disebut sebagai rencana perdamaian, isinya justru mengabaikan suara rakyat Palestina dalam menentukan hak, martabat, dan masa depan mereka,” ujarnya Rabu.
Fahmi menyoroti poin-poin penting dalam dokumen itu, khususnya pembentukan pemerintahan sementara Gaza yang dikontrol Dewan Perdamaian di bawah Trump dan tokoh Barat seperti Tony Blair. Menurutnya, langkah ini merampas hak rakyat Palestina untuk memerintah tanahnya sendiri dan merendahkan martabat mereka.
Dokumen itu dinilai mengulang rencana 2020 “Perdamaian untuk Kesejahteraan” yang juga ditolak, dengan fokus pada megaproyek dan zona ekonomi khusus yang menguntungkan Israel. “Jika 1948 menandai awal penjajahan politik, maka rencana 2025 ini merupakan bentuk baru penjajahan korporat yang merampas tanah, sumber daya, dan kedaulatan ekonomi rakyat Palestina,” tambah Fahmi.
ABIM menyerukan PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok untuk tidak hanya menjadi stempel agenda negara adidaya, tetapi juga meningkatkan tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi terhadap Israel. “Solidaritas sejati menuntut keberanian tanpa kompromi. Dunia Muslim dan komunitas internasional harus berdiri sebagai benteng kebenaran, bukan kaki tangan kolonialisme baru,” katanya.
