Jakarta (KABARIN) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai 2025 dirancang untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi seluruh anak Indonesia melalui empat jalur penerimaan.
Dalam peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 di SMPN 16 Jakarta, Senin, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa skema SPMB terdiri dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Keempat jalur ini bertujuan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi.
Ia menegaskan, jalur afirmasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjangkau kelompok rentan, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus serta siswa dari keluarga kurang mampu.
“Dengan jalur afirmasi kita buka kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk juga tetap terlayani dalam pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Selain memperluas akses, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang mencakup keberagaman sosial dan budaya. Sekolah diharapkan menjadi ruang yang mencerminkan keragaman Indonesia, sekaligus membentuk sikap saling menghargai di antara peserta didik.
Menurutnya, pendidikan inklusif tidak hanya sebatas aspek fisik dan kondisi disabilitas, tetapi juga mencakup perbedaan budaya, agama, dan kondisi ekonomi yang sering menjadi tantangan dalam akses pendidikan.
Terkait keterbatasan guru pendamping, Kemendikdasmen menyiapkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga pendidik yang kompeten dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus.
“Program terobosan ini bisa menjadi solusi cepat agar kekurangan guru-guru pendamping dapat kita penuhi dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga sejalan dengan Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan sumber daya manusia berbasis sains dan teknologi.
Pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dalam mewujudkan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan merata.
Sumber: ANTARA
