Washington (KABARIN) - Sejumlah anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membuka informasi terkait program senjata nuklir Israel yang selama ini tidak pernah diakui secara resmi oleh Washington maupun Tel Aviv.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa (5/5), sebanyak 30 anggota Partai Demokrat menilai kebijakan bungkam terkait kemampuan nuklir Israel menghambat upaya nonproliferasi senjata nuklir di Timur Tengah, terutama di tengah meningkatnya konflik di kawasan.
“Kita, dalam arti sesungguhnya, berperang berdampingan dengan sebuah negara yang program senjata nuklir potensialnya secara resmi ditolak untuk diakui oleh pemerintah AS,” tulis para anggota parlemen yang dipimpin anggota Kongres Joaquin Castro.
Mereka juga menyoroti risiko eskalasi konflik akibat ketidakjelasan informasi tersebut.
“Munculnya risiko salah perhitungan, eskalasi, dan penggunaan senjata nuklir dalam situasi seperti ini bukan teoretis semata,” lanjut mereka.
Para legislator tersebut menilai Kongres AS memiliki tanggung jawab untuk memperoleh informasi lengkap terkait keseimbangan kekuatan nuklir di Timur Tengah, termasuk risiko eskalasi serta skenario darurat pemerintah jika terjadi konflik yang melibatkan senjata nuklir.
Dalam surat itu, mereka juga meminta penjelasan rinci mengenai kemampuan nuklir Israel, termasuk hulu ledak, sistem peluncuran, kapasitas pengayaan, serta informasi yang diketahui pemerintah AS terkait garis merah Israel dalam penggunaan senjata strategis.
Israel sendiri tidak pernah secara resmi mengonfirmasi atau membantah kepemilikan senjata nuklir, sementara kebijakan Amerika Serikat selama beberapa dekade tetap mempertahankan sikap ambigu terhadap isu tersebut.
Menurut para anggota Partai Demokrat, ketidakjelasan ini dinilai menyulitkan perumusan kebijakan nonproliferasi yang konsisten di kawasan, termasuk bagi negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi yang mengambil langkah berdasarkan persepsi terhadap kekuatan militer negara tetangga.
Sumber: Xinhua
