Tokyo (KABARIN) - Duta Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kazuyuki Yamazaki mengirim surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin dan menolak permintaan China yang mendesak Perdana Menteri Sanae Takaichi mencabut komentarnya terkait situasi darurat di Taiwan.
Dalam surat tersebut, Yamazaki menjelaskan bahwa kebijakan pertahanan Jepang bersifat murni defensif. Ia membantah tuduhan dari Beijing yang menyebut Jepang berniat menggunakan hak bela diri meski tidak ada serangan militer terlebih dahulu.
Yamazaki juga mengingatkan kembali bahwa sikap Tokyo terhadap Taiwan masih sama seperti yang disepakati pada Komunike Bersama Jepang dan China tahun 1972 ketika kedua negara mulai menjalin hubungan diplomatik. Jepang tetap berharap isu Taiwan bisa dituntaskan lewat jalur damai dan dialog.
Ia ikut menyoroti langkah China yang membatasi aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat, termasuk perdagangan produk perikanan. Pemerintah Jepang menegaskan akan menangani persoalan tersebut secara bijak dan tetap membuka ruang pembicaraan.
Sebelumnya, Duta Besar China untuk PBB Fu Cong telah lebih dulu mengirim surat ke Guterres dan mengatakan bahwa pernyataan Takaichi “menunjukkan Jepang pertama kali menyatakan ambisi intervensi militer di Taiwan,” menurut laporan Xinhua.
Situasi diplomatik makin panas setelah Beijing mengomentari jawaban Takaichi di parlemen pada 7 November. Saat itu, ia menyampaikan bahwa serangan militer ke Taiwan bisa memunculkan “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang.
Pernyataan tersebut ditafsirkan dapat membuka peluang bagi pemerintah mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang membantu Amerika Serikat jika China menutup akses laut Taiwan atau melakukan tekanan lain.
Pada Senin, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan pentingnya dialog untuk menurunkan ketegangan yang meningkat antara Tokyo dan Beijing. Terkait surat yang dikirim Fu Cong, ia mengatakan PBB akan melaksanakan tugasnya dengan membagikan dokumen tersebut kepada seluruh negara anggota.
