Korea Utara Dukung Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Khamenei

Istanbul (KABARIN) - Pemerintah Korea Utara menyatakan dukungan terhadap keputusan Iran yang menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru negara tersebut. Dukungan itu juga disertai kecaman terhadap serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Pyongyang menghormati keputusan Majelis Pakar Iran yang memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi pada 8 Maret. Ia menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang sebelumnya dilaporkan tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari.

Pernyataan dukungan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui media resmi negara.

"Sehubungan dengan pengumuman resmi baru-baru ini bahwa Majelis Pakar Iran telah memilih pemimpin baru Revolusi Islam, kami menghormati hak dan pilihan rakyat Iran untuk memilih pemimpin tertinggi mereka," kata juru bicara tersebut seperti dilaporkan Korean Central News Agency.

Dalam pernyataan yang sama, Korea Utara juga menyampaikan kekhawatiran serius atas serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pyongyang menilai langkah tersebut berpotensi merusak stabilitas kawasan dan memperbesar ketegangan global.

Menurut mereka, aksi militer tersebut dianggap sebagai tindakan agresi yang mengganggu keamanan regional sekaligus meningkatkan ketidakpastian di berbagai wilayah dunia.

Situasi di Timur Tengah sendiri memang memanas sejak akhir Februari. Ketegangan meningkat setelah AS dan Israel melakukan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.200 orang.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke beberapa wilayah Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi penempatan aset militer Amerika Serikat. Serangan balasan itu dilaporkan menewaskan delapan personel militer AS.

Perkembangan ini membuat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah semakin menjadi sorotan dunia karena dikhawatirkan bisa memicu konflik yang lebih luas.