Amerika Serikat Pertimbangkan Ambil Kembali Pangkalan di Greenland

Washington (KABARIN) - Amerika Serikat dikabarkan tengah menjalin pembicaraan dengan Denmark untuk kembali mendapatkan akses ke sejumlah pangkalan militer di Greenland, termasuk fasilitas yang sudah lama ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu.

Informasi ini disampaikan oleh pejabat Pentagon, Jenderal Gregory Guillot, dan dilaporkan oleh The New York Times pada Rabu 1 April. Jika terealisasi, rencana ini akan menjadi perluasan besar pertama kehadiran militer AS di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam negosiasi tersebut, AS disebut membidik tiga lokasi strategis yang sebelumnya pernah digunakan pada era Perang Dunia II dan Perang Dingin. Dua di antaranya, yakni Narsarsuaq yang ditinggalkan pada 1950-an dan Kangerlussuaq yang dikosongkan pada 1990-an, pernah menjadi pangkalan penting sebelum dikembalikan ke otoritas Denmark dan Greenland.

Meski rencana ini dibahas cukup serius, pihak Pentagon belum merinci berapa banyak pasukan yang kemungkinan akan ditempatkan di sana. Namun, Guillot disebut menyatakan bahwa fasilitas itu nantinya akan difokuskan untuk mendukung operasi pasukan khusus serta unit angkatan laut.

Menurut laporan media tersebut, sebagian besar infrastruktur militer di lokasi lama itu sudah tidak lagi utuh karena dibongkar. Meski begitu, kedua area masih memiliki fasilitas penting seperti bandara kecil, sementara Narsarsuaq juga memiliki pelabuhan laut dalam dan Kangerlussuaq memiliki landasan pacu panjang yang bisa digunakan pesawat besar.

Sejumlah analis menilai Denmark memiliki ruang terbatas untuk menolak rencana dari Washington tersebut, meskipun secara administratif Greenland masih berada dalam Kerajaan Denmark.

Greenland sendiri merupakan wilayah strategis di Arktik yang selama ini menjadi perhatian Amerika Serikat. Bahkan Presiden AS Donald Trump beberapa kali pernah menyatakan ketertarikan agar wilayah itu berada di bawah kendali AS dengan alasan keamanan nasional.

Namun, pemerintah Denmark dan Greenland menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk upaya pengambilalihan dan meminta kedaulatan serta integritas wilayah mereka tetap dihormati.