Brussels (KABARIN) - Komisi Eropa buat langkah mengejutkan dengan mengajukan proposal baru ke Dewan Uni Eropa (UE) pada Rabu (17/9). Lewat proposal ini, mereka mendorong penangguhan sebagian perlakuan istimewa dagang atau preferensi perdagangan yang selama ini dinikmati Israel.
Nggak berhenti di situ, usulan tersebut juga mencakup sanksi yang ditujukan kepada sejumlah menteri, pemukim, hingga entitas yang punya kaitan langsung dengan Israel. Langkah ini disebut-sebut sebagai salah satu upaya tegas Uni Eropa dalam merespons situasi yang tengah memanas di kawasan.
Apa alasannya?
Komisi Eropa bilang langkah ini jadi respon atas pelanggaran Israel terhadap Perjanjian Asosiasi UE-Israel, terutama karena dampaknya terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan makin terkikisnya harapan solusi dua negara.
Tapi tenang, ini bukan berarti UE stop total dagang sama Israel. Menurut pejabat senior UE, perdagangan tetap jalan, cuma perlakuan istimewa dihapus. Jadi, Israel bakal diperlakukan sama kayak negara lain di bawah aturan most-favored-nation (MFN) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dampaknya ke perdagangan
Kalau aturan ini jadi jalan, ekspor Israel ke UE bakal kena tarif lebih tinggi. Komisi Eropa hitung-hitung, kalau volume perdagangan nggak berubah, eksportir Israel bisa nambah biaya tarif sekitar 220 juta euro per tahun.
Angkanya lumayan gede, soalnya ekspor Israel ke UE tahun 2024 tembus 15,9 miliar euro, dan UE sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel yang nyumbang sekitar 32 persen perdagangan globalnya. Produk yang paling kena imbas? Mayoritas barang pertanian kayak buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan.
Sanksi ke tokoh Israel dan Hamas
Nggak cuma soal perdagangan, Uni Eropa juga mengusulkan sanksi tambahan ke dua menteri Israel, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, serta sejumlah pemukim yang terlibat aksi kekerasan. Di sisi lain, UE juga berencana memasukkan 10 anggota biro politik Hamas ke dalam daftar sanksi mereka.
Konsekuensinya cukup tegas: aset akan dibekukan dan ada larangan bepergian ke wilayah Uni Eropa. Kalau rencana ini disetujui, kebijakan bakal resmi berlaku 30 hari setelah pemberitahuan ke Dewan Asosiasi UE–Israel, dengan catatan harus lebih dulu diadopsi lewat mayoritas suara di Dewan UE.
