Tokyo (KABARIN) - Ribuan warga Filipina kembali memenuhi jalanan pada Minggu dalam aksi protes besar yang menuntut para pejabat tinggi negara mundur dari jabatannya. Aksi ini digelar di berbagai kota sebagai bentuk kekesalan publik terhadap dugaan korupsi yang makin merajalela.
Massa bergerak menuju Istana Malacanang sambil mengibarkan bendera merah dan mengangkat spanduk. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan kalimat keras yang menuduh Presiden Ferdinand Marcos Jr sebagai “Raja para koruptor”. Polisi yang berjaga sempat berhadapan dengan pendemo, namun unjuk rasa itu akhirnya bubar damai tanpa bentrokan.
Media lokal dan laporan kepolisian mencatat sedikitnya 25.000 orang ikut turun ke jalan di Manila dan beberapa kota lain. Aksi ini digerakkan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil yang dalam beberapa bulan terakhir semakin vokal mengecam korupsi di pemerintahan.
Gelombang protes sebelumnya juga sempat memanas, termasuk aksi pada September yang berujung ricuh dan menewaskan satu orang. Semua demonstrasi ini dipantik oleh keputusan Marcos untuk membuka investigasi terkait proyek penanggulangan banjir yang dinilai bermasalah.
Skandal tersebut disebut-sebut menghabiskan dana hingga 1 triliun peso atau sekitar 17 miliar dolar AS, setara Rp283 triliun, untuk proyek yang kualitasnya buruk atau bahkan tidak pernah dikerjakan selama 15 tahun terakhir.
Seorang mahasiswa yang ikut turun ke jalan menegaskan bahwa Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte harus dimintai pertanggungjawaban. Ia menambahkan bahwa semua pejabat yang terlibat korupsi seharusnya dipenjara.
Aktivis Renato Reyes juga menyampaikan kritik tajam. “Marcos tidak bisa cuci tangan dan berpura-pura tidak terlibat. Korupsi kini menggedor-gedor Kantor Presiden,” ujarnya.
