Penetapan status bencana nasional mendesak diperlukan agar pemerintah dapat memobilisasi sumber daya nasional secara maksimal, termasuk dana siap pakai, logistik darurat, dan pengerahan TNI–Polri
Jakarta (KABARIN) - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta pemerintah menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional mengingat dampaknya yang sangat besar.
“Penetapan status bencana nasional mendesak diperlukan agar pemerintah bisa memobilisasi seluruh sumber daya nasional secara maksimal, termasuk dana siap pakai, logistik darurat, dan pengerahan TNI–Polri,” ujar Sekretaris Umum PGI Darwin Darmawan di Jakarta, Rabu.
PGI menilai pemerintah daerah sudah kewalahan merespons situasi di lapangan. Meluasnya wilayah terdampak, tingginya jumlah korban, dan rusaknya infrastruktur antar kabupaten serta provinsi menunjukkan bahwa negara perlu hadir lebih kuat dan terkoordinasi.
Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, PGI menegaskan seluruh indikator untuk menetapkan bencana nasional sudah terpenuhi.
Berdasarkan data BNPB per Rabu 3 Desember, tercatat 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, serta kerusakan berat yang membuat akses bantuan ke lokasi sulit.
Darwin menjelaskan penetapan status bencana nasional juga memungkinkan struktur komando dipusatkan di BNPB sehingga koordinasi bisa lebih cepat tanpa terhambat keterbatasan daerah.
“Selain itu, status bencana nasional membuat bantuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, bisa masuk dengan kerangka hukum yang jelas,” tambahnya.
PGI kemudian mengusulkan tiga langkah utama. Pertama, Presiden Prabowo segera menetapkan banjir dan longsor di tiga provinsi itu sebagai bencana nasional.
Kedua, BNPB meningkatkan operasi tanggap darurat dengan mobilisasi penuh sumber daya.
Ketiga, kementerian dan lembaga terkait mempercepat pemulihan akses jalan, layanan kesehatan, pangan, air bersih, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
PGI juga mengajak gereja-gereja anggota dan mitra kemanusiaan terus menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak dan mengimbau masyarakat Indonesia mendoakan para korban serta memperkuat solidaritas lintas agama dan budaya.
“PGI percaya keselamatan, martabat, dan kehidupan setiap warga bangsa adalah prioritas utama. Kehadiran negara yang cepat dan efektif adalah bentuk nyata pelaksanaan konstitusi,” kata Darwin Darmawan.
