Kerugian material akibat bencana di Lombok Timur setiap tahunnya berada di atas Rp9 miliar
Lombok Timur (KABARIN) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, NTB, menetapkan status siaga bencana untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim hujan 2025/2026.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menjelaskan bahwa apel siaga bencana ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah nyata agar kesiapsiagaan personel dan peralatan selalu terjaga.
"Kegiatan apel siaga bencana ini bukan sebatas seremonial, tetapi sebagai langkah pencegahan dan tidak lengah, sehingga kesiapsiagaan dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan peralatan," kata Bupati Haerul Warisin saat apel siaga bencana di Lombok Timur, Rabu.
Ia mengatakan wilayah Lombok Timur sangat rentan bencana karena berada dalam indeks risiko dengan 11 jenis ancaman bencana. Ancaman banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem telah terbukti membawa dampak besar.
"Kerugian material akibat bencana di Lombok Timur setiap tahunnya berada di atas Rp9 miliar," ujarnya.
Haerul menambahkan bencana saat ini tengah melanda beberapa provinsi di Aceh dan Sumatera, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material besar.
"Bahkan di wilayah kita sendiri, banjir baru-baru ini telah menerjang Desa Pringgabaya hingga Perigi, yang mengakibatkan kerugian termasuk putusnya jembatan yang vital," katanya.
Menanggapi rilis BMKG soal cuaca ekstrem, Bupati Haerul menginstruksikan agar kesiapsiagaan ditingkatkan tidak hanya di respons tetapi juga mitigasi aktif.
Ia menekankan beberapa poin penting seperti peningkatan kapasitas internal dan simulasi berkala untuk memastikan petugas dapat menggunakan peralatan sesuai SOP.
"Seperti validasi dokumen dengan memastikan SOP dan sistem peringatan dini valid dan dapat diimplementasikan cepat di lapangan," katanya.
Haerul juga mengimbau masyarakat dan relawan untuk aktif terlibat dalam mitigasi bencana serta memperkuat sinergi antar-instansi agar penanganan lebih efektif dan bebas hoaks.
Secara spesifik, ia memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan BPBD untuk segera menebang atau mengurangi ranting pohon yang berpotensi menimbulkan bencana.
"Mari jadikan apel gelar pasukan ini sebagai komitmen bersama. Ingatlah, kesiapsiagaan merupakan investasi untuk mengurangi risiko," katanya.
