Jakarta (KABARIN) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti ketidakadilan yang masih dirasakan warga Muara Angke karena harus membayar untuk bisa mendapatkan air bersih.
“Sekarang ini memang peningkatannya signifikan, tetapi menurut saya belum cukup, termasuk yang di Angke tadi, daerah yang, mohon maaf, yang sebenarnya lebih membutuhkan air bersih, tetapi mereka harus membayar. Menurut saya, yang seperti ini tidak fair (adil),” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Pramono meminta PAM Jaya untuk meningkatkan cakupan akses air bersih di Jakarta, supaya bisa di atas 85 persen pada 2026 dan mencapai 100 persen pada 2029.
Sebelumnya, Perumda PAM Jaya membangun jaringan air minum perpipaan langsung ke rumah-rumah warga di RW 22, Kampung Nelayan, Muara Angke, setelah warga menunggu bertahun-tahun agar bisa menikmati air bersih.
"Kami hadir untuk memberikan solusi. Warga Muara Angke berhak mendapatkan akses air minum perpipaan yang layak, stabil, dan terjangkau," kata Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin.
Arief menambahkan, pembangunan akses air perpipaan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga langkah mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Jakarta, termasuk yang selama ini belum tersentuh layanan.
Selama bertahun-tahun, warga RW 22 harus mengeluarkan hingga Rp1 juta per bulan untuk membeli air bersih karena kondisi air tanah yang payau. Mereka bergantung pada air olahan sederhana dari RW atau pedagang keliling yang menjual air Rp2.000 sampai Rp3.000 per jeriken.
Setelah situasi ini ramai dibicarakan, PAM JAYA langsung turun ke lapangan dan mengecek kondisi di lokasi. Dari pengecekan diketahui wilayah tersebut memang belum terhubung jaringan perpipaan.
Respons warga sangat positif, dan hingga saat ini sebanyak 200 warga sudah mendaftar sambungan baru dari total potensi sekitar 1.700 rumah. Hal ini menunjukkan harapan warga agar beban biaya air bersih yang selama ini mereka tanggung bisa segera berkurang.
