Jakarta (KABARIN) - Menjelang perayaan Natal 2025, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan pemerintah daerah agar lebih sigap membaca situasi di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini untuk menutup celah munculnya kasus intoleransi yang bisa mengganggu kekhusyukan ibadah.
Pigai menilai peran pemda dan aparat di daerah sangat krusial dalam mendeteksi potensi persoalan sejak awal. Dengan begitu, umat Nasrani dapat menjalankan rangkaian ibadah Natal dengan rasa aman dan tenang.
"Kadang-kadang dalam suasana peribadatan itu kan ada satu dua (kasus) yang sering muncul. Satu dua, tapi ya tidak semua," ujar Pigai dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, potensi kerawanan biasanya muncul di lokasi tertentu yang rawan memicu perdebatan atau penolakan, sehingga membuat masyarakat kesulitan beribadah. Situasi semacam itu, menurutnya, perlu diantisipasi jauh sebelum hari perayaan tiba.
Karena itu, Pigai meminta pemerintah daerah segera mencari solusi jika menemukan potensi konflik di lapangan. Ia juga menekankan agar pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan mengedepankan dialog.
Selain itu, Menham mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian HAM, mulai dari pimpinan hingga staf di tingkat daerah, untuk ikut memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan lancar dan kondusif.
Pigai menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus agar perayaan Natal tahun ini berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh toleransi.
Menurutnya, momen Natal dan Tahun Baru tidak hanya soal ibadah, tetapi juga diiringi mobilitas masyarakat yang tinggi. Karena itu, pengamanan dan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh.
"Kita harap ada zero accident, zero intolerant," ungkapnya.
