"Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan K.H. Said (mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik ta
Jombang (KABARIN) - Putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyoroti pengelolaan tambang lewat ormas karena menurutnya justru bisa menimbulkan mudarat dan perpecahan.
Hal itu ia sampaikan saat haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
"Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan K.H. Said (mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah," kata Yenny, Kamis.
Sebelum haul, Yenny mengaku sempat dihubungi oleh Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas perkembangan politik nasional termasuk kondisi NU. Dalam pertemuan itu, Luhut menegaskan tidak setuju jika ormas diberikan tambang karena pengelolaannya sulit dan rawan menimbulkan konflik.
Yenny menambahkan bahwa hal ini pernah diingatkan secara bijak oleh orang Tionghoa, bahwa pengelolaan tambang membutuhkan tangan dingin agar tidak memicu perpecahan.
Ia juga menyayangkan kondisi NU saat ini yang awalnya dibangun untuk memperkuat persatuan, kini menghadapi tantangan internal karena pengelolaan tambang. Yenny mengimbau agar NU fokus pada hal-hal yang bermanfaat, misalnya pembangunan sekolah, pondok pesantren, dan rumah, dibandingkan mengurusi tambang.
"Tapi kalau seperti ini (pengelolaan tambang) mudaratnya jauh lebih besar," tegasnya.
Yenny pun mengingat kembali semangat pendiri NU, K.H. Hasyim Asy'ari, yang menekankan persatuan dan kasih sayang untuk terus menyebarkan ajaran Islam Aswaja. Ia meminta maaf jika ada pihak tersinggung dengan pernyataannya, tapi hal itu karena kegelisahan melihat kondisi NU saat ini.
Ia menyoroti juga informasi adanya menteri yang ngotot memberikan izin tambang ke ormas keagamaan yang terkait dengan partainya, sehingga NU bisa dijadikan alat legitimasi.
"Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati," ujar Yenny.
Yenny menegaskan agar NU tidak terjebak dalam situasi seperti itu karena akan merugikan organisasi.
"NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia," kata dia.
Haul tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Kiai Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, serta tamu undangan lainnya.
