Jakarta (KABARIN) - PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum yang sedang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah yang berasal dari partainya, termasuk Bupati Bekasi dan Bupati Ponorogo.
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan bahwa partainya tidak akan menghalangi penegakan hukum. Namun ia juga mengingatkan agar KPK tetap bekerja secara objektif dan adil, tanpa pandang bulu serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
"Secara prinsip PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan," ujar Hugo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, sejak lama pimpinan partai, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, sudah berulang kali mengingatkan seluruh kader agar menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi saat mengemban jabatan publik.
Menurut Hugo, apabila ada kader yang tersandung kasus hukum, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Ia menegaskan partai tidak pernah mengajarkan apalagi membenarkan tindakan koruptif.
"Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi," katanya.
Meski begitu, PDIP tetap membuka kemungkinan memberikan pendampingan hukum apabila diminta, melalui badan partai yang membidangi urusan hukum. Di saat yang sama, pendidikan antikorupsi bagi kader disebut akan terus diperkuat.
"Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif," ujar Hugo.
Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, pada November lalu, KPK juga menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
